
Menteri ESDM Beberkan Pengambilalihan Masela 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan opsi pengambilalihan pemerintah jika Blok Masela tidak dikelola sampai 2024 mendatang. Bahkan salah satu pihak yang ditawarkan adalah PT Pertamina (Persero).
"ya kan janjinya itu 5 tahun itu harus dikerjain, kalau gak dikerjain kan melanggar perjanjian," kata Arifin, di kompleks istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023).
Diketahui salah satu pemegang saham yakni Shell yang memiliki participating interest (PI) 35% di Blok Masela menyatakan mundur dari proyek gas abadi itu. Kabarnya pembahasan mengenai pengambilalihan saham itu tengah alot karena Shell dianggap terus menahan-nahan.
Sedangkan dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) disepakati pada tahun 2019 lalu antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela dalam hal ini Inpex selaku operator dan Shell sebagai mitra, jika dalam lima tahun operator dan mitra tidak melakukan kegiatan apapun maka blok ini akan ditinjau ulang atau bahkan bisa kembali ke negara.
"Ya lagi-lagi kalau tidak segera diselesaikan kita akan ambil opsi paling baik buat Indonesia," jelas Arifin
Adapun Arifin juga mengatakan Pertamina juga menjadi salah satu pihak yang akan ditawarkan untuk mengelola ini. Jika blok ini akan diambil alih oleh pemerintah nantinya.
"Ya Insya Allah, memang kita tawarkan dulu," kata Arifin ketika ditegaskan apakah Pertamina akan mengambil alih blok Masela.
Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto juga sempat bicara bakal melakukan evaluasi jika proyek Blok Masela tidak kunjung dilaksanakan.
"Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex ini gak bisa jalan, kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak lama, sejak awal 2020 kan, sudah tiga tahunan, oleh karena itu kita mesti review apa yang bisa kita ambil," kata Dwi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/5/2023).
Dwi berharap agar rencana pengembangan Blok Masela dapat berjalan kembali. Pasalnya, apabila operator maupun pemegang PI tidak segera melaksanakan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.
"Tentu government mengambil langkah-langkah supaya apa saja hal-hal yang menjadi pending matters untuk bisa diselesaikan, kita harapkan kontraktor maupun pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang disetujui tersebut," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pertamina Caplok Saham 35% Shell di Masela, Apa Untungnya?