60.000 ASN Ikut Uji Kompetensi IKN, Gak Lolos Gimana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai melaksanakan uji kompetensi 60.000 aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengujian ini bukan dalam bentuk sistem gugur.

PIt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iswinarto Setiaji menjelaskan, untuk penetuan pindah atau tidaknya ASN termasuk PNS itu, sepenuhnya kewenangan instansi tempat mereka bekerja selama ini.

"Untuk pemilihan atau penentuan ASN yang akan dipindahkan ke IKN sepenuhnya kewenangan instansi," kata Iswinarto kepada CNBC Indonesia, Kamis (25/5/2023).

Dari sisi hasil, uji kompetensi itu pun memiliki tiga penilaian dan tidak ada satu pun memuat unsur kata gagal maupun padanannya. Tiga nilai yang diberikan oleh BKN dalam uji kompetensi itu ialah optimal, cukup optimal, serta kurang optima.

Baca: Beli Senjata Sampai Bangun Jalan, Jokowi Cairkan Rp35 T

"Uji kompetensi yang dimaksud adalah penilaian potensi dan kompetensi, maka hasilnya hanya ada tiga: optimal, cukup optimal, dan kurang optimal," tutur Iswinarto.

Iswinarto Setiaji menuturkan, pengujian yang tengah berlangsung terhadap para ASN itu dilaksanakan di BKN. Cakupannya untuk penilain potensi dan kompetensi.

"Saat ini sedang berlangsung di BKN adalah Penilaian Potensi dan Kompetensi, yang merupakan program prioritas BKN," kata Iswinarto.

Menurut Iswinarto, khusus untuk tahun ini sebanyak 60.000 ASN akan mengikuti uji kompetensi ini. Sementara itu, untuk tahun depan atau hingga dimulainya proses pemindahan para ASN, tak dijelaskannya lebih jauh.

Baca: Demokrat dan PKS Kritik Keras Proyek IKN Jokowi, Kamu Setuju?

"Pada 2023, BKN bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, menargetkan 60.000 ASN Kementerian/Lembaga mengikuti kegiatan ini," tuturnya.

Sejak pertengahan tahun lalu, BKN telah mengumumkan bakal ada proses penilaian atau asesmen kompetensi untuk menentukan ASN termasuk PNS yang akan dipindah ke lokasi Ibu Kota Negara (BKN) di Kalimantan Timur.

Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN pun telah menyusun dan mengembangkan metode asesmen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN, yaitu mengusung konsep smart city dan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE).

Potensi dan kompetensi yang dimaksud antara lain kompetensi manajerial dan sosiokultural, kompetensi literasi digital dan emerging skills. Instrumen atau metode asesmen ini dirancang berbasis IT yang dapat digunakan secara masal, sehingga lebih efisien dan lebih cepat serta telah terintegrasi dengan SI-ASN.

Baca: Telerobotic Surgergy Hingga IKN, Ini 10 Kesepakatan RI & Iran

Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan totalnya 16.990 orang. Pemerintah menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan skema pemindahan ini sudah dibahas pada sidang kabinet. Rinciannya 11.274 orang berasal dari ASN termasuk PNS, serta TNI dan Polri sebanyak 5.716 personel.

"Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990," ujar Anas awal tahun ini.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Bahas ASN Pindah ke IKN, Jokowi Panggil Menteri-menteri