Pak Jokowi, Ini Sebab Investor 'Ora Gelem' Tanam Duit di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan ongkos biaya logistik tampaknya tak jua menunjukkan hasil yang baik.

Pasalnya, kinerja logistik Indonesia yang tercermin dari Logistics Performance Index (LPI) terus melorot. Melansir data World Bank atau Bank Dunia, peringkat LPI terjun dari peringkat 45 pada 2018 menjadi peringkat ke 61, dengan skor keseluruhan 3 dari 5.

Dari penilaian tersebut, sistem logistik Indonesia ternyata masih tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Skor infrastruktur tertinggi dicapai oleh Singapura dengan skor 4,6, Malaysia 3,6 dengan peringkat ke-31, Thailand 3,5 dengan peringkat ke-37, dan Vietnam dengan skor 3,3 dengan peringkat ke-43.

Dilihat dari biaya logistik pengiriman barang pun, Indonesia termasuk yang paling mahal dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kisaran biaya logistik Indonesia mencapai 22% dari PDB, Singapura 8 %, Malaysia 13%, Thailand 15%, dan Vietnam 20%.

Pemerintah berkeyakinan, anjloknya kinerja logistik di Indonesia dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok yang terjadi selama pandemi dan pasca Covid-19 yang menyebabkan proses pengiriman di pelabuhan menjadi tidak efisien.

"Faktor lainnya ialah tensi geopolitik global yang sempat tinggi membuat transaksi perdagangan internasional menjadi terhambat," ujar Plt. Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/5/2023).

Penurunan kinerja logistik di Indonesia ini, kata Ferry tentu akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan dan rantai pasokan atau supply chain. Investor bahkan mungkin akan berpikir masak-masak sebelum berinvestasi di Indonesia melihat kinerja logistik yang anjlok.

"Sebab, biasanya investor akan mempertimbangkan kondisi logistik suatu negara sebelum menentukan investasi," kata Ferry lagi.

Biaya logistik di Tanah Air pun masih dinilai terlampau tinggi. Pasalnya, kisaran biaya logistik Indonesia mencapai 22% dari PDB. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior Faisal Basri dalam diskusi CORE Indonesia di Jakarta.

"Logistic cost kita itu 22% dari PDB, jadi istilahnya itu habis di ongkos karena apa 80% barang di Indonesia diangkut lewat darat. Padahal di seluruh dunia 70% barang itu diangkut lewat laut karena ongkos darat 10 kali lebih mahal dari laut," kata Pak Faisal, dikutip Rabu (17/5/2023).

Menurutnya, pada awal pemerintahan, Presiden Jokowi telah mencanangkan 'tol laut'. Akan tetapi, program tersebut tidak memberikan hasil nyata. "Di laut ini murah. Yang harus dibangun pendulum nusantara. Sudah ada konsepnya," tegas Faisal.

Dahulu, dalam konsep pendulum nusantara, pemerintah diharapkan bisa mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok dan Sorong untuk memiliki kapasitas yang mencapai dua kali lipat dari saat ini. Sayangnya, kata Faisal, malah membangun pelabuhan baru di Kuala Tanjung, bukan memperbesar Pelabuhan Belawan.

Menurut Faisal, saat itu, pemerintah ingin menjadikan Sumatera sebagai lumbung pangan baru. Untuk tujuan ini, pemerintah perlu pelabuhan baru. Ketika dipaksakan sebagai proyek, padahal tidak feasible, pelabuhannya menjadi sepi.

"Karena tidak feasible, jadi penunjukkan. Muncul lah kasus-kasus tersebut. Akibatnya ekonomi kita boros sekali," tegasnya.

Sebagai catatan, pada kuartal pertama tahun 2021, Kementerian Keuangan mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai catatan angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia yang hanya mencapai 13% dari PDB.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan biaya logistik Indonesia di kisaran 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2024.

"Jadi target kita sampai 2024 kita mau ke 17 persen. Saya bilang saya mau 15 persen dari PDB, jadi saya challenge ini," ungkapnya dalam acara Gernas BBI di Makasssar, beberapa waktu lalu.