Pak Jokowi, Kata Pak JK Kebijakan Ini Tak Usah Dilanjutkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengkritik salah satu kebijakan pemerintah saat ini. Yakni terkait subsidi BBM yang harus tidak perlu lagi dilanjutkan.

Dia tak mempermasalahkan soal subsidi. Namun menurutnya jangan sampai subsidi diberikan terus menerus.

"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (20/5/2023).

Masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM, bahkan tanpa ada kebijakan subsidi. Ini juga terjadi saat dia menjabat wapres tahun 2005 lalu, yang saat itu melakukan kenaikan BBM sampai 100%.

Baca: Usai Anies, JK Blak-blakan Kritik Proyek Kesayangan Jokowi

"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.

Selain itu, JK juga menyinggung nilai ekspor yang naik. Namun nyatanya tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang baik juga.

JK juga mengatakan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Namun catatannya adalah dampaknya belum maksimal untuk masyarakat Indonesia.

"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.

Baca: Tiba-tiba Moeldoko Kritik Subsidi BBM, Bilang Begini

Kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini pun harus dievaluasi secara terus menerus.

Pemerintah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan kebijakan yang ada sekarang.

"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

(npb/npb)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: JK Ramal Pilpres Bakal Berlangsung Dua Putaran