Pertamina Caplok Saham 35% Shell di Masela, Apa Untungnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai masuknya PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok Masela sangat vital. Sekalipun perusahaan migas pelat merah ini hanya menghimpit kepemilikan hak partisipasi sebesar 35%.

Menurut Arifin guna mendukung transisi energi di Indonesia, penggunaan gas di dalam negeri perlu dioptimalkan. Sementara Indonesia masih memiliki potensi sumber daya gas yang cukup besar untuk dikembangkan.

"Kita tahu bahwa kita perlu cost untuk mendukung transisi, kan gas lebih bersih dari batu bara. Nah gas itu dia lah yg untuk mendukung transisi makanya kita optimalkan sumber sumber potensi yang ada sebelum 2060," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/5/2023).

Baca: Terungkap! Negosiasi Pertamina & Shell di Proyek Raksasa Alot

Di sisi lain, upaya Shell untuk menawarkan hak partisipasi sebesar 35% Blok Masela di pasar internasional rupanya kurang mendapat respon yang positif. Oleh sebab itu melalui Pertamina, pemerintah mendorong agar pengembangan lapangan gas jumbo ini dapat berjalan sesuai rencana.

"Selama ini kan memang ini ditawar-tawarkan ke internasional gak ada (yang minat). Sekarang ini pemerintah tuh mau mendorong wakil pemerintah untuk bisa masuk mengisi yang selama ini Shell nawar ke mana-mana kosong," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah proses akuisisi rampung Pertamina nantinya akan menjadi mitra Inpex dalam pengelolaan Blok Masela. Inpex sendiri diketahui masih memegang kepemilikan hak partisipasi sebesar 65%.

Baca: Menteri Kesal! Shell Mau Cabut Tapi Nego Gak Fleksibel

Sebelumnya, Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo menilai masuknya Pertamina ke dalam proyek Blok Masela dinilai kurang menguntungkan. Apalagi kalau hanya mengambil hak partisipasi sebesar 35%.

Menurut Hadi Pertamina akan dua kali kerja jika tetap ingin masuk ke dalam pengelolaan Blok Masela. Pasalnya, selain harus memastikan dari sisi technical feasible, perusahaan juga harus mendevelop buyer gas dengan finalisasi perjanjian jual beli gas dengan pihak buyer.

"Hanya 35%, tidak punya control dalam voting right. Apalagi konsorsium. Namun berbagi risk itu perlu. Kalau tujuannya untuk mengontrol Masela, sulit juga karena voting right minimal 51% atau lebih," kata Hadi kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/5/2023).

Hadi menyebut selama ini pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan bagi Inpex selaku pemegang mayoritas hak partisipasi di Blok Masela. Namun demikian, perusahaan asal Jepang itu tak kunjung mengembangkan proyek Masela.

Baca: Terungkap! Ngerinya Lokasi 'Harta Karun' Rp30.000 T di Papua

Bahkan ia menilai selama 10 tahun terakhir ini, belum banyak kegiatan yang berarti di proyek tersebut. Sehingga nilai proyek dari sisi resources tidak banyak berubah.

"Sementara harga sudah plus premium, sedangkan added value blok ini dari insentif Pemerintah. Setelah mendapatkannya dijual ke Pertamina. Secara B2B sah-sah saja. Tapi, bisa menimbulkan celah ketidakpuasan pada rezim yang akan datang. Almost Do Nothing dapat premium," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Blok Masela Gak Kunjung Kelar, Bos SKK Migas: Namanya Proyek Abadi