Bukan Hanya di Lampung, Jalan di Kampung JK Juga 'Masyaallah'

Jakarta CNBC Indonesia - Jalan rusak di Lampung sempat membuat heboh warga RI. Presiden Jokowi bahkan sempat turun langsung merasakan jalan yang disebut warganet sebagai "jalan Dajjal". Ternyata, kondisi yang sama ada di kampung Jusuf Kalla.

Kondisi jalan rusak parah di berbagai daerah di Indonesia, menurut pengusaha yang pernah dua kali menjadi wakil presiden ini, adalah dampak dari anggaran pemerintah daerah yang tidak terkendali.

JK menyatakan masih banyak jalan rusak di daerah selain jalan di Lampung yang ditinjau oleh Presiden Jokowi. Perbedaannya, jalan-jalan yang rusak parah di daerah lain tidak masuk ke media.

"Saya ke kampung saya, masyaallah, rusaknya jalan. Tapi saya berterima kasih ke Kementerian PU setelah saya telepon itu diperbaiki."

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kala dalam program Today Nation Hub di CNBC Indonesia. (Tangkapan Layar CNBC Indonesia TV)

Pilihan Redaksi Ekspresi Heran Jokowi Saat Cek Jalan "Dajjal" di Jambi Jokowi Offroad Jalan "Dajjal" Lagi, Sekarang Giliran Sumut Tak Terduga, Jokowi Dapat 7.400 Aduan Jalan "Dajjal" di RI

JK menyatakan anggaran pembangunan tidak boleh kalah besar dari anggaran rutin, termasuk untuk belanja pegawai.

"Harus dievaluasi bahwa katakanlah anggaran pembangunan, baik infrastruktur lainnya, harus jangan kurang dari anggaran rutinnya. Kalau anggaran rutin lebih besar dari pembangunan terjadi seperti ini," kata JK.

Jusuf Kalla juga mengkritik kebijakan pemerintah daerah soal gaji PNS. Menurut JK, pengeluaran pemerintah daerah untuk gaji pegawai banyak yang gagal dikendalikan.

Saya ke kampung saya, masyaallah, rusaknya jalanJusuf Kalla

Berdasarkan pengalamannya, lanjut JK, banyak anggaran belanja pemerintah daerah dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. PNS yang jumlah terus bertambah, menurutnya, tidak masuk akal. "PNS kebanyakan padahal sudah digitalisasi."

Pengeluaran untuk pembangunan gedung pemerintah, baik kantor gubernur, bupati, maupun DPRD, tak luput dari kritik JK.

"Daerah juga harus dibatasi dan dikontrol. Contohnya begini, kalau saya ke daerah sejak dulu, gedung-gedung kantor bupati, gubernur luar biasa, DPR luar biasa."

(dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: JK Ramal Pilpres Bakal Berlangsung Dua Putaran