Menteri Jokowi Daftar Caleg, Kinerja Pemerintah Bisa Kacau!

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa menteri dan wakil menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan sebagai legislatif pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Meski dibolehkan aturan, tapi hal ini dianggap sebagai sebuah kesalahan karena bisa mengganggu kinerja pemerintah ke depan.

"Secara etik tentu saja dikhawatirkan adanya abuse of power sebagai menteri," ungkap Direktur INDEF Tauhid Ahmad kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/5/2023)

Baca: Ramai Menteri Jokowi Daftar Caleg Demi Jadi Anggota DPR 2024

Baik menteri maupun wakil menteri memiliki kewenangan terhadap anggaran. Maka tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut malah diarahkan sesuai dengan kepentingan dirinya dan partai.

"Menteri punya kewenangan terhadap anggaran dan sebagainya yang cukup besar untuk menentukan kegiatan kegiatan terutama di daerah pilihannya, banyak program-program ke masyarakat, karena menteri A ingin menjadi caleg daerah di dapil saya harus dapat program dari kementerian saya yang paling banyak," paparnya.

Banyaknya aktivitas juga akan membuat pejabat tidak fokus dalam bekerja, terutama menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa.

"Banyak yang target mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, mendorong pertumbuhan industri diatas 5%, mempertahankan surplus neraca perdagangan, banyak industri yang mati, orang kekurangan pangan, dan sebagainya," terang Tauhid.

Baca: Pantas Luhut Geram, Singapura Punya 4 'Dosa Besar' Ini ke RI

Dalam hal ini, Tauhid menyarankan agar pejabat negara menyelesaikan dulu tugasnya sebelum aktif mencari posisi baru. Bahkan jika harus menjadi caleg, pejabat sebaiknya cuti atau mengundurkan diri.

"Menurut saya tuntaskan dulu masa kerjanya, karena sudah diamanahi oleh partai untuk membantu presiden, maka selesaikan dahulu tugas presiden sampai tuntas, jangan mencari sekoci baru. Menurut saya, ketika dia sudah ditetapkan harusnya mundur untuk satu tujuan yang lebih pasti biar dia nanti tugas dia sebagai menteri tidak terganggu dan abuse of powernya bisa dihindari," jelasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Mencuat, Bakal Hari Ini?