Dear Xi Jinping, Ramai Gaji PNS China Macet, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - China merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, pemerintah provinsi dan daerah negara tersebut dilaporkan tak dapat membayar gaji para pekerja tepat waktu.

Hu Mingdan menjadi salah satu pegawai negeri di China timur yang mengalami pengalaman tersebut. Pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun bekerja sebagai akuntan di pemerintah daerah, gaji Hu tertunda selama tiga bulan tahun lalu.

"Banyak gaji rekan saya tertunda, dan itu sulit karena kami memiliki keluarga yang harus diberi makan. Ini tidak terbayangkan sebelumnya," kata Hu, yang tinggal dan bekerja di Nanchang, provinsi Jiangxi, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (11/5/2023).

Padahal, sebelumnya pekerjaan Hu dikenal sebagai "mangkuk nasi besi", yakni jenis pekerjaan di mana pekerja tidak perlu khawatir akan di-PHK atau mengejar pembayaran.

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi China yang lebih baik dari perkiraan sebesar 4% pada kuartal pertama tahun 2023, banyak otoritas daerah terperosok dalam utang. Fenomena ini menimbulkan tantangan sulit bagi pemulihan negara pasca Covid-19.

Saat ini pemerintah daerah China telah kekurangan uang, sehingga mereka melelang sekolah umum, mengurangi kontrak dengan kontraktor swasta, dan memangkas pensiun agar tetap dapat bertahan.

Bulan lalu, Guizhou, salah satu provinsi termiskin di China yang terletak di pegunungan barat daya negara itu, mengajukan permohonan bail-out ke Beijing untuk menghindari gagal bayar utangnya.

Pusat Penelitian Pembangunan, sebuah pusat penelitian yang berafiliasi dengan pemerintah provinsi, mengatakan tingkat utang Guizhou telah menjadi masalah penting dan mendesak dan menjadi sangat sulit untuk dilunasi.

Guizhou bukan satu-satunya daerah yang menjadi miskin di China. Data Biro Statistik Nasional pada tahun 2022 menyebut masing-masing dari 31 provinsi dan kota di China, kecuali Shanghai, melaporkan defisit fiskal.

Pengeluaran berlebihan untuk kebijakan terkait kebijakan nol-Covid dan penurunan pasar real estat telah berkontribusi secara signifikan terhadap kesengsaraan keuangan pemerintah daerah, menurut analis.

Guangdong, Zhejiang, dan Beijing, tiga kekuatan ekonomi terbesar di China, menghabiskan lebih dari 140 miliar yuan secara kolektif tahun lalu untuk pengendalian pandemi.

Di atas pengeluaran ini, pundi-pundi pemerintah kehilangan pendapatan dari bisnis yang terganggu oleh penguncian dan pembatasan pandemi lainnya.

Di Hainan, sebuah pulau resor populer di lepas pantai selatan China, pembatasan pandemi secara langsung menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah sebesar 9,6% pada 2022, menurut laporan anggaran provinsi untuk 2023.

Secara keseluruhan, 22 dari 31 provinsi di China mengalami penurunan pendapatan pada 2022, menurut rencana anggaran untuk tahun 2023.