Sri Mulyani, BI, OJK & LPS Buka-bukaan Situasi RI Terkini

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat ekonomi Indonesia tetap kuat sepanjang kuartal I-2023 hingga saat ini.

Buktinya, Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,03% pada kuartal I di tengah ketidakpastian yang masih membayangi dunia.

"Tetap kuatnya ekonomi Indonesia didorong ekspor yang tinggi, konsumsi swasta dan pemerintah yang positif, serta pertumbuhan investasi non bangunan yang baik. Ke depan ekonomi diperkirakan tetap kuat," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus Ketua KSSK dalam konferensi pers KSSK II, dikutip Selasa (9/5/2023).

Ke depannya, KSSK meyakini ekonomi Indonesia akan tetap kuat. Prakiraan ini didukung konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik seiring meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan menguatnya daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi.

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, BI, OJK dan LPS juga melihat investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi nonbangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi.

Baca: Nih, Alasan BI Rajin Ajak Banyak Negara untuk 'Buang Dolar'!

Dia melihat kinerja ekspor tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utama Tiongkok, AS, dan Jepang.

"Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan bias atas dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%," kata Sri Mulyani.

Nilai Tukar Rupiah

Dalam kesempatan ini, KSSK meyakini kinerja rupiah ke depannya akan tetap menguat sejalan dengan prospek perekonomian di Tanah Air yang terus membaik.

"Ke depan penguatan nilai rupiah diperkirakan lanjut didorong surplus neraca berjalan dan inflow asing sejalan prospek perekonomian yang terus membaik inflasi rendah dan imbal hasil asing yang menarik," papar Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan bahwa penguatan nilai tukar lebih tinggi atau kuat dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti baht, rupee dan peso. Rupiah tercatat secara tahun kalender menguat 6,12% pada 28 April 2023, sedangkan baht sebesar 1,3%, rupee 1,1% dan peso 0,67%.

Baca: "Unlucky 13" Amerika, Bisa Picu Carut-marut Ekonomi Dunia!

Senada, Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini ke depannya pergerakan rupiah akan terus menguat seiring dengan melandainya inflasi di Tanah Air.

"Stabilitas nilai tukar penting untuk menstabilkan inflasi. BI mempastikan nilai tukar stabil ke arah nilai fundamentalnya. Pastinya dengan Fed Fund Rate yang sudah mencapai puncak," tegas Perry.

Ke depannya, BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar. BI tetap melaksanakan stabilisasi nilai tukar dengan memastikan diri tetap berada di pasar dan menjaga stabilitas rupiah, serta pengawasan cadangan devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar.

Perry menambahkan, BI juga akan terus berupaya menambah cadangan devisa.

Di sisi lain, BI meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75% memadai untuk mengarahkan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal dari prakiraan sebelumnya.

Baca: Janet Yellen-Warren Buffett Teriak Ekonomi AS: 'Kiamat'-Chaos

Jasa Keuangan

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang meningkat didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang
memadai.

Pada Maret 2023, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,93% yoy, terutama ditopang kredit investasi yang tumbuh 11,40% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,00% yoy, dengan giro dan deposito sebagai main driver pertumbuhan.

"Kondisi tersebut mendukung terjaganya likuiditas perbankan, antara lain tercermin dari Rasio Alat Likuid/Noncore Deposit(AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 128,87% dan 28,91%, jauh di atas threshold 50% dan 10%," paparnya.

Baca: Kredit Perbankan Tembus Rp6.445 T, Pinjaman Ini Paling Banyak

Kendati demikian, OJK meminta perbankan memastikan penerapan manajemen risiko (risk management) dan tata kelola bank dilakukan dengan baik, khususnya pengelolaan portofolio dan pendaan serta memperhatikan risiko yang berdampak pada kinerja perbankan.

OJK menyebut penerapan tersebut penting dilaksanakan setelah mencermati kondisi global tak pasti yang berpotensi berdampak atas perlambatan pada sektor jasa keuangan nasional. Meskipun dampaknya relatif terbatas, OJK menilai perlu adanya langkah antisipatif.

Mahendra meminta perbankan untuk mengkaji recovery plan mempertimbangkan potensi risiko signifikan serta mengakomodasi peningkatan fungsi peran aset dan liabilitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban bank serta identifikasi melalui stress test melakukan pemantauan terhadap portofolio aset.

Selain itu, menurutnya, manajemen risiko juga termasuk untuk memperkuat penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendapatan terorisme.

Adapun untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK akan menyempurnakan regulasi untuk kinerja asuransi khususnya pada lingkup asuransi yang berkaitan dengan penyaluran kredit, kewajaran tarif premi dan mitigasi risiko melalui risk sharing dengan kreditur.

Baca: Bos OJK: Antrean IPO Capai 115 Perusahaan, Nilainya Rp 135 T

Selain itu, POJK 5 2023 dan 6 juga diatur untuk mendorong peningkatan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi terkait batas investasi pihak terkait dan bukan terkait.

OJK juga mendorong lembaga pembiayaan untuk ketentuan ekuitas minimum sebagai buffer menjaga kondisi keuangan global serta stress test secara berkala.

Dari sisi penjaminan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meneyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 di level 4,25% untuk simpanan rupiah dan 2,25% untuk simpanan valuta asing di Bank Umum, naik 25 bps dari bulan sebelumnya.

Sementara itu, TBP untuk simpanan Rupiah di BPR juga diputuskan naik 25 bps ke level 6,75%.

"Keputusan tersebut sejalan dengan laju kenaikan suku bunga simpanan, upaya sinergi kebijakan program penjaminan simpanan dengan kebijakan moneter, serta antisipasi terhadap volatilitas pasar keuangan global," kata Purbaya.

Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan asesmen terhadap perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan SSK sebagai dasar
penetapan TBP.

Kemudian, dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan menjaga SSK.

Hal ini dilaksanakan dengan memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme early involvement dan koordinasi dengan anggota KSSK dalam resolusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program Penjaminan LPS.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video:Sri Mulyani Cs Pastikan Sistem Keuangan RI Tetap Stabil