Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Utang RI, Ini Kata Airlangga

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Perekonomian Airlangga sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) mengungkapkan, pertemuan 6 Ketua Umum Parpol dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa hari lalu juga membahas utang pemerintah.

Airlangga menjelaskan, pertemuan yang dihadiri oleh partai koalisi pemerintah minus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Selasa (2/5/2023) di Istana Merdeka, Jakarta Selatan, membicarakan keseluruhan kebijakan ekonomi makro, termasuk yang berkaitan dengan utang.

"Kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia secara keseluruhan, tantangan hari ini dan ke depan, nah tentu kestabilan makro termasuk hal yang diperhatikan," jelas Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (5/5/2023).

Pilihan Redaksi RI Tuan Rumah KTT ASEAN 2023, Ini Agenda & Daftar Tamunya Jokowi Cek Jalan Rusak di Lampung, Warga: Kayak Pecel Diulek Faisal Basri Beberkan 'PR Besar' Capres 2024

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah hingga 31 Maret 2023, tembus Rp 7.879,97 triliun atau meningkat Rp 17,39 triliun dari posisi utang pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.

Adapun rasio utang pemerintah, hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rasio itu naik jika dibandingkan dengan rasio pada Februari 2-23 yang mencapai 29,09%.

Menilik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang yakni sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah pun mengklaim, telah melakukan pengelolaan utang secara baik dan terkendali.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi April 2023, dikutip Jumat (5/5/2023).

Posisi utang pemerintah yang sebesar Rp 7.879,07 triliun terbagi atas penarikan utang dari penarikan Surat Berharga Negara dan dalam bentuk pinjaman. Sebanyak 89,02% merupakan penarikan utang dari Surat Berharga Negara dan 10,98% merupakan utang dalam bentuk pinjaman.

Dalam bentuk angka, utang pemerintah dari penerbitan Surat Berharga Negara, hingga Maret 2023 mencapai Rp 7.013,58 triliun. Dalam bentuk rupiah atau domestik sebesar Rp 5.658,77 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 1.057,8 triliun

Sementara itu, penerbitan SBN dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.056,4 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 298,42 triliun.

Utang pemerintah dalam bentuk pinjaman, hingga Maret 2023 mencapai Rp 865,48 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,31 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 844,17 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri dalam bentuk bilateral mencapai Rp 264,69 triliun, multilateral sebesar Rp 527,13 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 52,35 triliun.

Adapun 6 ketua partai politik koalisi pemerintah yang diundang Jokowi pada Selasa (2/5/2023) malam, yakni Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Tiba-tiba Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Ini Isinya!