Jelang Pilpres Investor Ragu ke IKN? Ini Kata Menteri Jokowi

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
28 April 2023 14:13
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)
Foto: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Kabinet RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan komitmen untuk merampungkan pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), meski pada 2024 masa tugas Kabinet Indonesia Maju habis.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, ini karena investor juga terus memberikan komitmennya untuk bersama-sama pemerintah membangun proyek itu. Termasuk saat masuknya masa Pemilu 2024.

Basuki membantah ada keraguan di tengah-tengah investor untuk terus mendukung pemerintah menggarap megaproyek itu. Sebab, sudah ada jaminan dari pemerintah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Ya (jaminannya lanjut), saya mau ngomong apa lagi, sudah ada undang-undangnya," kata Basuki saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4/2023)

Basuki juga berpendapat, para investor pun sejauh ini tidak memiliki kecemasan terhadap kelanjutan pengerjaan proyek itu meski hingga kini telah memasuki tahun politik. Pergantian kepemimpinan di tanah air pada 2024 dipastikannya tak membuat proyek itu mandek pengerjaannya.

"Ya dari dulu ngomong gitu kan (investor ragu tahun politik), tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada yang katanya masuk LOI (letter of intent), lewat saya sudah ada beberapa LOI, saya serahkan ke otorita," ungkap Basuki.

Masalah saat ini diakui Basuki adalah belum adanya aturan terkait pembelian tanah oleh Badan Otorita IKN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Karena aturan persoalan tanah yang menjadi ADP Otorita IKN belum rampung, Basuki menegaskan, investor belum mengucurkan dananya saja. Namun, untuk komitmen pemberiannya tetap ada, dan dana bisa masuk ketika regulasinya rampung.

"Masalahnya pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan otorita. Makanya Pak Presiden mau ke sana lagi, sudah kita bikinkan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) nya, ini loh mau bangun apa di sini-di sini, ini deltanya," tegas dia.

"Ya (presiden) kalau ngajak investor dengan peta itu kayak kemarin pemerintah untuk training center PSSI harus sudah disiapkan (tanahnya), karena uangnya FIFA sudah mau keluar untuk training center, untuk lapangan training itu," tegas Basuki.

Untuk progres pembangunanya, kata dia sudah kembali berjalan pasca Lebaran atau Idul Fitri 2023. Para tenaga kerja yang membangun proyek-proyek di sana sudah mulai kembali.

"Jalan terus, ini sudah ada sekitar, kan yang kerja di sana 8000 orang, sekarang sudah 80% yang masuk di sama jadi sudah mulai kerja lagi. Itu kan ada lebaran, ini mulai lagi. Lanjut lah, kalau saya enggak ada urusan dengan politik," tutur Basuki.

Sebelumnya, Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terus berjalan. Namun beberapa media asing kembali menyoroti beberapa hal dari proyek besar RI tersebut.

Media The Diplomat dalam artikel berjudul 'Why Will People Want to Live in Indonesia's New Capital?' yang terbit pada Rabu (14/3/2023) menyebutkan pemerintah masih berjuang untuk menarik investor, dan menawarkan insentif besar untuk meningkatkan minat mereka.

Artikel yang ditulis pakar ekonomi James Guild menyebutkan investor berkantung tebal yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek IKN, seperti SoftBank Jepang, dilaporkan mulai bersikap dingin. Mereka khawatir tentang kurangnya visi konkret untuk ibu kota baru tersebut.

Sementara Reuters menyoroti persoalan harga tanah di sekitar IKN yang melonjak, hingga pemerintah dianggap 'membunuh' perlahan warga sekitar.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Basuki: IKN Bukan Buat Jokowi, tapi Buat Milenial dan Gen Z

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular