Jreng! Jokowi Restui Relaksasi Ekspor Freeport Setelah Juni

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

28 April 2023 12:12

Foto: Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah menyetujui kelanjutan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia setelah Juni 2023 mendatang.

Seperti diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemerintah mulai menghentikan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat, pada 10 Juni 2023 mendatang.

Namun sampai Juni 2023 ini, proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru Freeport di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur, belum tuntas.

Arifin menyebut, salah satu pertimbangan pemerintah mengizinkan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga Freeport karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada waktu pembangunan smelter Freeport menjadi tertunda.

"Kita consider itu karena ada pandemi. Juni, nah ini kita sedang ya.. kalau nggak boleh ekspor gimana? Udah, boleh," ungkapnya saat ditanya jadi keputusannya boleh diizinkan ekspor setelah Juni atau tidak, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/04/2023).

Arifin menjelaskan, diizinkannya Freeport untuk tetap bisa mengekspor konsentrat setelah Juni 2023 ini dengan pertimbangan keadaan kahar alias force majeure pandemi Covid-19, sehingga dinilai tidak melanggar UU Minerba.

"Kita consider apa yang sudah terbangun dari proyeknya, dari komitmennya. Kita consider kendala yang dihadapi pembangunannya. Kan waktu Covid, dia kontraktornya Jepang. Jepang aja berapa tahun aja itu lockdown-nya. Memang pengerjaan engineering-nya agak sulit berprogres. Kalau engineering gak progres, pembelian materi procurement-nya juga nggak berprogres," jelasnya.

"Kan ada masalah force majeure itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan. Kan virus membahayakan," ucapnya.

Baca:

Bos Freeport Akui Negosiasi dengan RI untuk Kelanjutan Ekspor

Di sisi lain, mayoritas pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kini juga dimiliki Indonesia melalui MIND ID, Holding BUMN Pertambangan, yakni sebesar 51%.

"Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita, karena kalau disetop sama sekali kan juga MIND ID 51%, Indonesia sudah 51% sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Kita udah cari jalan keluarnya," tuturnya.

Meski dibolehkan melanjutkan ekspor, namun menurutnya Freeport tetap akan dikenakan syarat-syarat tertentu.

"Iya tapi dengan syarat-syarat tertentu pastinya, antara lain harus ada kewajiban yang harus dia kompensasikan," ujarnya.

Dia menyebut, sampai saat ini progres pembangunan smelter Freeport telah mencapai sekitar 60% dengan pengeluaran sudah sekitar US$ 1,5 miliar.

Sebelumnya, Freeport McMoran, pemegang 48,76% saham PT Freeport Indonesia, mengungkapkan bahwa Freeport Indonesia tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menyebut, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023 mendatang sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.

Pihaknya beralasan, proses pembangunan smelter Manyar ini telah memiliki kemajuan signifikan. Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter ini telah mencapai sekitar 60%. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Adapun sempat tertundanya pembangunan smelter ini menurutnya karena terkendala pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa tuntas pada 2023, terutama sebelum aturan larangan ekspor mineral mentah ini berlaku pada Juni 2023 mendatang.

"Dalam IUPK Freeport mengizinkan ekspor berlanjut selama 2023, tergantung pada pertimbangan keadaan kahar (force majeure). PTFI sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan untuk kelanjutan ekspor sampai smelter Manyar dan PMR (Precious Metal Refinery yang memproduksi emas dan perak) telah beroperasi penuh," ungkapnya dalam laporan Kinerja Q1 2023, dikutip Kamis (27/04/2023).