Aduan Pelanggaran THR Membludak, Terbanyak di 5 Provinsi Ini
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
17 April 2023 15:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan, sudah ada hampir 1.000 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak memenuhi ketentuan pemerintah. Di mana, pemerintah telah memerintahkan pembayaran THR wajib dibayar penuh dan tanpa dicicil, paling lambat 7 hari sebelum Lebaran 2023. Artinya, jika Lebaran tahun ini diprediksi bertepatan pada 22-23 April 2023, artinya THR swasta paling lambat dibayarkan pada 15 April 2023.
Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sudah ada 938 aduan yang masuk, terdiri dari:
- 468 aduan THR tidak dibayarkan
- 377 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan
- 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
Tercatat, 5 provinsi dengan jumlah pengaduan THR Lebaran 2023 adalah:
- DKI Jakarta yaitu 312 aduan
- Jawa Tengah disusul (106)
- Banten (76)
- Jawa Timur (52)
- Daerah Istimewa Yogyakarta (25) .
Meski begitu, ada provinsi yang belum menerima pengaduan soal pembayaran THR, yaitu Papua Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Barat.
"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjuti baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Sekretaris Jenderal (Kemnaker) Anwar Sanusi, Senin (17/4/2023).
Anwar menjabarkan, rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret - 15 April 2023, terdiri dari 938 aduan mencakup 669 perusahaan, 23 diantaranya telah ditindaklanjuti.
Selain aduan, ada juga 1.050 layanan konsultasi, sehingga total Posko THR telah memberikan 1.988 layanan.
"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Anwar.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Buruh Mulai 'Serbu' Posko THR Lebaran 2023, Ini Buktinya
Most Popular