Nikel Indonesia Dikucilkan, Dubes RI Untuk AS Buka Suara..

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani akhirnya buka suara perihal potensi 'pengucilan' produk nikel asal Indonesia oleh AS. Di mana, Indonesia kabarnya tidak masuk dalam kebijakan paket subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA).

Rosan mengakui pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Adapun Luhut dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat penting dalam kunjungan kenegaraan tersebut.

Diantaranya dengan Menteri Perdagangan, Chairman United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, dan Menteri keuangan. "Itu meeting utamanya (bahas IRA) dan masih bertemu yang lainya juga," ujar Rosan kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/4/2023).

Baca: Jangan Kaget! Pengusaha Bongkar Alasan Kenapa AS Kucilkan RI

Seperti diketahui, Luhut dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat, pada Selasa (11/04/2023), hal ini menyusul kabar Amerika Serikat yang berpotensi "mengucilkan" produk nikel asal Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, kunjungan kerja Luhut ke Amerika Serikat kali ini juga khusus untuk melakukan negosiasi terkait "pengucilan" nikel RI ini.

"Jadi ya hari Selasa ini Pak Menko akan ke sana dan kita akan negosiasi terkait hal ini," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (10/04/2023).

Baca: Dikucilkan AS, Pengusaha Yakin RI Tak Akan Rugi!

Asal tahu saja, Amerika Serikat dikabarkan tidak akan memberikan subsidi hijau bagi produk yang memiliki kandungan nikel dari Indonesia.

Melalui undang-undang baru IRA, AS diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun demikian, insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan juga dominasi perusahaan China dalam industri nikel RI.

Seto menjelaskan, Indonesia dan AS memang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA) khusus untuk mineral kritis (critical mineral), termasuk nikel. Sementara produk yang akan memperoleh subsidi hijau dari Pemerintah AS ini yaitu berlaku untuk negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan AS.

Namun, bukan berarti ini tidak ada peluang bagi Indonesia untuk bisa bernegosiasi. Dia menyebut, pada 2 pekan lalu AS juga baru saja bersepakat dengan Jepang untuk FTA khusus critical mineral ini.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! Pengusaha Bongkar Alasan Kenapa AS Kucilkan RI