Menteri Jokowi Pesimis Target Kemiskinan Ekstrem Capai 0%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah masih terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai 0%.

Kendati demikian, target tersebut dinilai sulit dicapai karena pemerintah harus mengentaskan 5,6 juta orang pada tahun 2024. Demikian disampaikan Suharso dalam rapat dengar dengan Komisi XI DPR RI Rabu, (5/4/2023).

"Tantangan cukup berat, oleh karena itu harus dicapai dengan perbaikan data secara total dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif," paparnya.

Terlebih, menurutnya target tersebut akan semakin sulit dicapai karena adanya perubahan biaya kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Seperti diketahui, Bank Dunia telah merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,90 menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Dengan menggunakan angka US$ 2,15 maka pemerintah hanya dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di level 2,5%.

"Dan ini ada beberapa cara berhitung akar berdasarkan purchasing power parity (PPP) dengan angka US$ 1,9 dan U$ 2,15. Jadi kalau US$ 2,15 maka target kemiskinan ekstrem itu angkanya di angka 3,2 (pada 2022) dan kita mungkin cenderung hanya bisa menurunkan di 2,5 (pada 2024)," jelasnya.

"Tapi kalau kita pakai angka US$ 1,9 itu kira-kira bisa di angka 1,2 (pada 2024), kita berusaha untuk nol tetapi bank dunia juga mendorong kita menggunakan multidimensi indikator," lanjutnya.

Dengan demikian, apabila pemerintah menggunakan indikator US$ 1,9 per kapita per hari penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hanya dapat dicapai di level 1,2%. Namun, Suharso tetap memastikan pemerintah terus berupaya untuk mencapai target tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia pada 2024 berada di angka nol. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah mengingat waktu yang tersisa untuk mencapai target tersebut tinggal tersisa kurang dari 2 tahun lagi.

Lebih lanjut, Suharso melaporkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan kesehatan pada tahun 2022 mencapai 91,77% dimana targetnya dapat menjangkau 98% penduduk. Selain itu, penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah baru mencapai 66,8% dari target 80% penduduk. Sedangkan rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif sudah mencapai target yakni sebanyak 40,07% dimana targetnya mencapai 40%.