Perluas Batas Depo Plumpang, Pertamina Keluar Duit Berapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) saat ini tengah merencanakan pembangunan buffer zone atau batas aman antara Depo Plumpang, Jakarta Utara. Dalam membangun buffer zone itu, Pertamina terpaksa harus merelokasi ratusan pemukiman warga yang sebelumnya berdekatan dengan Depo Plumpang.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, dalam membangun buffer zone dan merelokasi ratusan rumah warga bukanlah hal yang mudah. Diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan tentunya tidak terlepas dari sisi biaya.

Fadjar mengatakan dalam hal menghitung pembiayaan yang harus digelontorkan, perhitungan dibantu oleh pihak ketiga. "Estimasi anggaran belum dihitung. Nanti pihak ketiga. Jadi kan pihak yang membidangi, Appraisal namanya," ujar Fadjar saat acara Buka Bersama Pertamina, Jakarta, dikutip Jumat (31/3/2023).

Baca: Batas Aman Depo Plumpang Diperluas, Ratusan KK Bakal Dipindah

Namun yang pasti, Fadjar mengatakan bahwa pembiayaan pemindahan pemukiman warga dan pembangunan buffer zone Depo Plumpang nantinya akan menggunakan anggaran dari Pertamina.

Saat ini, Fadjar menambahkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar langkah yang diambil selanjutnya tidak melanggar aturan yang berlaku saat ini. "Itu juga yg lagi kami koordinasikan bagaimana supaya itu tidak melanggar aturan ," ungkapnya.

"(Menggunakan) anggaran kita. Tapi, ya itu balik lagi, kita perlu dukungan dari aspek hukum. Apakah boleh atau tidak. belum final," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan bahwa sebagai salah satu strategi penyelesaian masalah Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara, pihaknya akan memperluas batas aman atau Buffer Zone demo yang memenuhi 15% BBM Nasional itu.

Baca: Korupsi Tukin Minerba Rugikan Negara Rp28 M? Ini Kata KPK..

Adapun Buffer Zone akan dilakukan dengan jarak sekitar 52,5 meter. "Nah ini buffer zone, yang memang kita harus melakukan secepatnya buffer zone ini. Ini pun hanya 52,5 meter untuk di buffer zone," terang Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VI DPR, Senin (20/3/2023).

Menteri Erick menyebutkan, biasanya rata-rata buffer zone untuk kilang atau Depo BBM di dunia internasional mencapai sekitar 500 meter. Sebagai contoh juga, untuk proyek Objek Vital Nasional (OVN) lainnya seperti Pupuk berada di sekitar 800, 400 atau ada yang 250 meter.

"Itu saja tidak sesuai. Apalagi ini (Depo BBM Plumpang) yang sangat berhimpit. Oleh karena itu buffer zone yang diusulkan ada kanal air untuk mengurangi ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini yang kita lakukan sementara," tandas Erick.

Selain itu, Erick mengatakan akan ada kompensasi yang dikeluarkan pemerintah. "Ya nanti (kompensasinya) hasil dengan Pemda kan Pemkab yang lebih ngerti data-datanya. Data maksudnya gini lho, kan Pertamina punya data, Pemda punya data apakah data bangunan data kependudukan data IMB itu yang harus kita sama persepsikan, jangan sampai salah satu dirugikan,"

"Kita di Pertamina pasti tidak mau merugikan masyarakat yang kita mau perlindungan pada masyarakat," terang Erick saat ditemui di Gedung DPR, Senin (20/3/2023).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pertamina: Penyebab Kebakaran Depo Plumpang Diinvestigasi