Pengamat Sebut Larangan Bukber PNS Diskriminatif, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Asosiasi Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah juga menilai kebijakan larangan bukber pejabat dan PNS ini diskriminatif karena bisa berdampak ke pelaku usaha UMKM.

Trubus mengatakan seharusnya yang dilarang adalah penggunaan fasilitas negara dan flexing saat pelaksanaan bukber pejabat dan PNS.

Seperti apa ahli melihat larangan bukber pejabat dan PNS? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono dan Ketua Asosiasi Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 27/03/2023)