Soal Impor Beras 2 Juta Ton, DPR Panggil Buwas & Mentan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI hari ini memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan seluruh pejabat eselon Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Dirut ID Food Frans Marganda Tambunan.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat ini adalah mengenai impor beras. Mentan Syahrul mengungkapkan ada kenaikan baik dari sisi produksi maupun luas lahan panen.

Syahrul mengatakan pada tahun 2023 potensi luas panen selama Januari ke April sebanyak 4,51 juta hektare, meningkat 2,13% dibanding periode yang sama tahun 2022. Sedangkan dari sisi produksi padi atau gabah kering giling (GKG) sebanyak 23,94 juta ton atau meningkat 0,53%, dan produksi beras sebanyak 13,79 juta ton atau meningkat 0,56%.

Sementara itu, selama tahun 2022 produksi beras naik 0,15 juta ton atau naik 0,29% dibandingkan tahun 2021. Yaitu dari 31,36 juta ton menjadi 31,54 juta ton, dengan konsumsi sebesar 30,20 juta ton. Maka terdapat surplus sebesar 1,3 juta ton.

"Dengan memperhatikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri menghadapi bulan ramadan dan hari raya Idul Fitri relatif aman," ungkap Syahrul di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (27/3/2023).

Foto: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memantau bongkar muatan 5.000 ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memantau bongkar muatan 5.000 ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Namun pernyataan Syahrul langsung disanggah oleh salah satu anggota Dewan. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sutrisno menyatakan seharusnya dengan data yang disampaikan Syahrul, Indonesia tak perlu impor beras.

?Kalau ini betul data yang dipublikasi oleh Kementerian Pertanian seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan impor," timpalnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini dia meminta kepada Kementan untuk memperbaiki kualitas data, tidak selalu berdasarkan prediksi tetapi kondisi nyata di lapangan.

"Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa produksi padi itu terjadi penurunan," serunya.

Sampai berita ini diturunkan rapat masih berlangsung.

Sebelumnya, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Penugasan diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dari salinan surat yang diterima CNBC Indonesia, Senin (27/3/2023), surat tersebut berisi Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri. Dari salinan surat tersebut dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.