Jokowi Minta Pejabat Tak Bukber, Menteri Ini Respons Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri AgamaYaqutCholilQoumas angkat suara mengenai larangan buka bersama bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menegaskan bakal mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo itu. Alasannya karena penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi sehingga diperlukan kehati-hatian.

"Itu bukan larangan tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi, situasi. Lah kita sebagai anak buah ya pasti mengikuti dong arahan Presiden," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/3/2023).

Namun di Kementeriannya saat ini belum menerbitkan edaran resmi terkait larangan buka puasa bagi ASN maupun pejabat, karena masih ada hal yang perlu dicek kembali.

"Belum, nanti cek dulu saya," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar selama bulan Ramadhan 1444 H tidak menyelenggarakan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hal ini juga mendapat kritikan bagi beberapa kalangan. Seperti Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut hal itu bisa menyudutkan Presiden Joko Widodo karena dianggap anti islam.

Selain itu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Yahya Cholil Staquf mengungkapkan tidak perlu khawatir mengenai presiden akan di cap sebagai anti islam. Menurut dia buka puasa bersama bukan sesuatu hal wajib.

"Di cap apa? wong ini juga ya sesuatu yang biasa. Selama ini orang yang bikin buka puasa bersama juga apa sih. Kalau bagi-bagi untuk fakir miskin saya pikir itu penting, bagi yang membutuhkan yang terjebak macet di jalan saya kira penting," katanya.

"Saya ini orang NU juga sumpek kalau di ajak buka bersama. Kegiatan sehabis maghrib siap-siap tarawih baru kegiatan. Buka puasa itu sumpek saya paling takut diajak buka puasa," katanya.