Nyata! Tensi Panas Geopolitik Dunia Menyeret RI, Ini Buktinya
Foto: Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) KN Pulau Dana-323, berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di perairan Natuna Utara perbatasan Indonesia-Malaysia bagian Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (24/12/2021). (Dok: Bakamla RI/Indonesia Coast Guard)
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menjadi salah satu korban geopolitik dunia, khususnya terkait perang antara Ukraina dengan Rusia. Hal ini nyata, ketika pendukung Ukraina yakni Uni Eropa (UE) memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia.
Salah satu negara Uni Eropa yang memberikan sanksi kepada Rusia adalah Inggris. Akibatnya, salah satu proyek raksasa di Indonesia yakni Proyek Gas Wilayah Kerja (WK) migas Tuna di Perairan Natuna ikut juga terseret sanksi tersebut.
Maklum, pengelola Blok Tuna adalah Premier Oil Natuna Sea B.V. perusahaan asal Inggris yang bermitra dengan perusahaan asal Rusia Zarubezhneft.
Perusahaan induk dari Premier Oil yakni Harbour Energy mengungkapkan pemerintah Indonesia sejatinya telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Pertama Lapangan Tuna. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.
"Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan Tuna di Desember. Namun, kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi UE dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami di Lapangan Tuna," ujar perusahaan dalam laporan tahunannya dikutip Senin (13/3/2023).
Oleh sebab itu, saat ini perusahaan tengah melakukan koordinasi dengan mitra terkait. Terutama untuk mencapai solusi yang memungkinkan agar proyek ini dapat segera jalan.
Seperti diketahui, Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif tegaskan pihaknya tidak akan segan mencarikan partner baru dalam pengembangan proyek gas Indonesia yang berada di Lapangan Tuna. Arifin mengatakan jika memang proyek tersebut terganjal sehingga diharuskan mencari partnership baru, maka pihaknya akan mencari perusahaan lain.
Dia menekankan bahwa progress dari Blok Tuna dinilai baik, sehingga Arifin mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dihentikan pengembangannya.
"Nanti kalau memang harus cari partnership baru, ya kita akan dorong itu. Karena memang progresnya bagus. Masa kalau progresnya bagus kita stop? Ya kita cariin saja," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023).
Arifin memastikan bahwa proyek pada Blok Tuna akan terus berjalan. Hal ini disebabkan operator dari Blok Tuna itu bukan berasal dari Rusia. "Ya kalau dari ini kan operatornya dari non Rusia. Jadi ya, ini akan jalan terus, kita akan jalan terus," jelas Arifin.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tengah mencari solusi agar pengembangan di Lapangan Tuna, supaya bisa berjalan kembali.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Harbour Energy selaku perusahaan induk Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) Premier Oil. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari titik temu untuk persoalan ini.
"Saat ini kami sedang berkoordinasi dan diskusi dengan pihak Harbour terkait opsi-opsi yang mungkin dilakukan sebagai solusi sehingga pengembangan Lapangan Tuna tidak terdampak banyak dengan adanya sanksi tersebut," ujar Hudi kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/3/2023).
[Gambas:Video CNBC]
Peran Kunci RI Dalam KTT G20 di Tengah Perang Geopolitik
(pgr/pgr)
