Ratusan Buruh Geruduk Kantor Menaker, Tuntut Hal Ini
Ratusan massa dari gabungan serikat buruh melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kemnaker di Jakarta. Mereka menuntut aturan ini dicabut.
Serikat buruh yang tergabung dalam Partai Buruh, FSPMI, KASBI, hingga KSPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, (21/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Demo tersebut dalam rangka menolak aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Atas penerbitan Permenaker tersebut, Konfederasi KASBI berpandangan bahwa perintah kembali memberikan karpet merah bagi pengusaha di sektor industri padat karya yang memiliki karyawan seminimalnya 200 orang, sehingga diperbolehkan memotong upah buruhnya sebesar 25% dari upah yang berlaku. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Terdapat 4 alasan penolakan yang disampaikan oleh kaum buruh terhadap Permenaker 3/2023 tersebut. Pertama, peraturan itu diklaim bertentangan dengan aturan perundang-undangan mumai dari Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang No. 13 tahun 2003. Dalam aturan tersebut, disebutkan pengusaha dilarang membayar upah buruh di bawah upah minimum. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Serikat buruh yang tergabung dalam Partai Buruh, FSPMI, KASBI, hingga KSPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, (21/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kedua, pemotongan tersebut akan berimbas ke penurunan daya beli masyarakat. Hal itu bisa jadi efek domino yang bisa berdampak bagi industri lain. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Ketiga, implementasi Permenaker ini akan menimbulkan diskriminasi upah antara para pekerja industri padat karya berorientasi ekspor dengan yang domestik. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Perburuhan dan Konvensi ILO Nomor 133 tentang upah minimum. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
as a preferred
source on Google