Menteri PANRB Lapor ke Jokowi Soal Honorer PNS, Ini Hasilnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas baru saja melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai nasib non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer. Sayangnya belum ada keputusan, padahal November 2023 harus dihapus.

"Jadi bapak presiden meminta kami mengkaji terkait dengan penyelesaian soal non ASN yang jumlahnya 2,3 juta, yang sudah surat pertanggungjawaban mutlaknya 1,8 juta," kata Anas usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (16/3/2023)

Anas akan kembali mengumpulkan bupati dan walikota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib honorer. Di mana tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) namun juga tidak membebani anggaran negara maupun daerah.

"Ini sedang kita selesaikan, sedikit lagi lah," imbuhnya. Hal ini mengingat pada beberapa daerah, peran honorer sangat penting dan strategis.

Pada 2022, pemerintah telah membuka lowongan ASN khusus dari honorer. Sayangnya dari kuota formasi 700 ribu, hanya bisa dioptimalkan sekitar 400 ribu oleh pemerintah daerah. Tahun ini akan dibuka lagi untuk formasi 1 juta ASN.

"Nah di 2023 kami sedang mengusulkan formasi kurang lebih satu juta formasi yang ini sedang dalam proses untuk klarifikasi bersama Menteri Keuangan," terang Anas.

Prioritasnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan. "Karena banyak di daerah-daerah terpencil di pedalaman mereka tidak mendapatkan guru dari ASN dan banyak sekali juga guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi cukup lama mereka belum mendapatkan status kepastian," pungkasnya.