
Akhir Cerita Macet Horor Jambi, Begini Penyelesaiannya..

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal kemacetan yang terjadi akibat angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi. Kemacetan terjadi beberapa waktu lalu sangat membekas di ingatan mengingat kemacetan tersebut menimbulkan kerugian materi dan waktu sampai 22 jam.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dan kepolisian setempat untuk menindaklanjuti peristiwa kemacetan yang berlangsung hingga 22 jam lamanya.
Irwandy menyebutkan sudah ada aturan yang membatasi operasi truk batu bara yang melintas di jalan nasional hanya dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Dia mengatakan ada pihak yang melanggar aturan tersebut sehingga kemacetan berkelanjutan itu terjadi.
"Operasi dari (truk) pengangkutan batu bara hanya bisa berlangsung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau sudah ada aturan ini tentunya ada juga yang melanggar," jelas Irwandy kepada CNBC Indonesia dalam program 'Mining Zone', dikutip Selasa (7/3/2023).
Dia mengatakan, inspeksi sudah dilakukan dan solusi yang ditawarkan adalah pengusaha batu bara di daerah sana khususnya Jambi akan membuat jalur khusus truk batu bara. "Inspeksi ke sana sudah dilaporkan kepada pihak keamanan dan tentunya mereka dari industri juga sudah mulai usaha untuk membuat jalur angkutan sendiri. Nah usaha ini sampai saat ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan, kerugian pengusaha truk mencapai belasan miliar.
"Sehari nggak beroperasi itu. Truk kalau nggak jalan 1 hari minimum hilang income Rp 1 juta. Ditambah karena harus bayar bensin, kedua biaya nunggu truk, ada asisten kasih makan, itu cost juga. Ditambah biaya makan Rp 1,5 juta lah, kalau kerugian Rp 1,5 juta x 11.000 truk sekitar 17 miliar," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/3/2023).
"Belum termasuk barang busuknya, kemudian risiko keterlambatan barang, atau resiko sama pengirim barang. Macet sudah mengganggu kelancaran logistik, banyak yang menderita terutama barang yang penghasil pertanian lebih cilaka lagi, waktunya berhenti, jadi korban lah. Sayuran, buah-buahan, yang berpendingin harus hidup terus," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, kemacetan tersebut dipicu ribuan truk pengangkut batu bara yang beroperasi saat itu.
Gemilang pun mempertanyakan pengawasan pemerintah. "Ini kan barang tambang yang harusnya ditransportasi jalur khusus, nggak ganggu distribusi barang. Harusnya jalur sendiri atau gunakan kapal, ini yang nggak dilakukan pengusaha batubara," tukasnya.
"Pemerintah harus tegas ketika (tambang batubara) dibangun gimana mengenai aspek lingkungan? Jadi kalau nggak memenuhi lingkungan, tutup aja tambangnya karena tambang dibangun harus punya kajian AMDAL, kalau menyengsarakan rakyat AMDAL dipertanyakan," kata Gemilang.
Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya tidak saling lempar tanggung jawab terkait kemacetan tersebut.
"Kalau aturan yang dibangun pemerintah nggak berjalan, siapa yang bertanggung jawab? Kan ada aturannya, jangan semua pengusaha mau enaknya sendiri saja. Jalan nasional yang atur pemerintah pusat di Menhub Dirjen Darat. Kalau perawatan PUPR, mestinya beliau tegas, jangan lempar-lempar semua," sebut Gemilang.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bikin Orang Meninggal, Truk Batu Bara Biang Macet Horor Jambi