Ada yang Ragu IKN Jadi? Jokowi Sudah Kontrak Proyek Rp 24 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi menjawab keraguan beberapa pihak soal kepastian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain terus mengundang partisipasi investor asing, proyek IKN dengan dana APBN sudah dikucurkan melalui beberapa kontrak pembangunan.

Belum lama ini Pemerintah mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49% di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2/2023).

Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan - Kesehatan - Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022- 2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD4,5 miliar atau Rp62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya USD1,58 miliar sekitar Rp 24 triliun.

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Danis juga mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," kata Danis.

Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Sebelumnya Presiden Jokowi untuk kesekian kali melakukan tinjauan langsung ke lokasi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Jokowi mengungkapkan yakin bisa melakukan perayaan hari kemerdekaan RI pada Agustus 2024 nanti.

Bahkan respons Jokowi cukup mengagetkan soal ada pihak yang masih ragu soal IKN. Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berlangsung dan pengerjaan fisik terus berjalan.

Menurutnya, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan.

"Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, di lapangannya sudah bergerak seperti ini," jelas Jokowi dalam keterangan, dikutip Jumat (24/2/2023)

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran IKN Gak Ada & Diblokir, Jokowi Bilang Begini