Pede China sebagai Negara Adidaya, Xi Jinping Sindir AS Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping buka suara terkait kondisi perdagangan negara itu yang dikenai sanksi atau hambatan dari beberapa negara lain. Hal ini diungkapkannya pada pertemuan tertutup Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Minggu (5/3/2023).

Dalam kesempatan itu, Xi meminta China untuk mempercepat pengembangan sains dan teknologinya. Ini akan membuat Negeri Tirai Bambu dapat lebih mandiri sehingga tidak begitu perlu bergantung pada perdagangan dengan negara lain.

"Untuk membuka area dan arena baru dalam pembangunan dan mendorong pertumbuhan dan kekuatan baru dalam menghadapi persaingan internasional yang ketat, China pada akhirnya harus mengandalkan inovasi ilmiah dan teknologi," katanya, menurut pembacaan media pemerintah, dikutip The Guardian.

Baca: Bukti Terbaru China sebagai Negara Adidaya, AS Cs Kalah Telak

"Saya menyerukan peningkatan kerja sama antara industri, akademisi, dan lembaga penelitian China untuk mendukung penelitian orisinal dan rintisan."

Pertemuan politik tahunan parlemen stempel karet China dimulai pada hari Minggu dan akan berlangsung hingga minggu depan. Pertemuan sebagian besar diadakan secara tertutup.

Sejauh ini, acara tersebut telah menambah tanda-tanda kepemimpinan China yang memprioritaskan kemandirian. Ini terjadi tatkala Beijing mendapatkan hambatan baru dalam perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

AS baru-baru ini membatasi China dalam teknologi semikonduktor dan Artificial Intelligence Washington karena alasan keamanan nasional. Beijing telah menanggapi dengan mengecam penggunaan sanksi.

Baca: Ngeri-Ngeri Sedap! Negara Ini Pemegang Kunci Perang Dunia 3

Pada hari Senin, media resmi pemerintah melaporkan apa yang dikatakan para analis sebagai slogan politik baru yang potensial yakni 'dua hal yang wajib dimiliki'. Dua hal tersebut adalah manufaktur dan pasokan pangan yang tidak rentan terhadap pasar internasional.

Komentar Xi pada hari Senin sejalan dengan pidato laporan kerja yang disampaikan sehari sebelumnya oleh Perdana Menteri Li Keqiang, yang menyerukan peningkatan mobilisasi sumber daya tingkat nasional di sektor ini.

Kementerian keuangan dan perencana negara juga mengumumkan kenaikan anggaran yang moderat untuk sektor teknologi, dan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi, termasuk kecerdasan buatan, 5G, dan data besar.

Industri teknologi China telah menjadi sasaran tindakan keras pemerintah yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Rezim penguasa yang dipimpin Partai Komunis China (PKC) berusaha mengendalikan sektor yang semakin mandiri dan tokoh-tokoh kuncinya seperti pendiri Alibaba Jack Ma.

Baca: Rusia Ukraina Minggir! Xi Jinping Sedang Bersiap untuk Perang

Ilaria Carrozza, seorang peneliti senior di Peace Research Institute Oslo, sebelumnya mengatakan kepada The Guardian bahwa tindakan keras tampaknya telah mereda. Meski begitu, China menurutnya tidak akan memberikan kebebasan begitu saja pada taipan teknologi.

"Saya tidak berpikir kita harus berasumsi bahwa sekarang mereka (Pemerintah China) akan membiarkan perusahaan melakukan apapun yang mereka inginkan," pungkasnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Xi Jinping Tantang 'Duel' AS Cs, Sebut Telah Tindas China