Ahli Sebut Jarak Depo BBM & Warga Idealnya Harus 1 KM

Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti minyak dan gas bumi (migas) menyebut batas ideal jarak antara depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dengan pemukiman penduduk setidaknya sejauh 1 kilo meter (km).

Hal ini menyusul kasus kebakaran Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam.

Peneliti Utama Puslitbangtek Migas 1985-2015, Oberlin Sidjabat menilai jarak antara Depo Plumpang dengan pemukiman penduduk saat ini sudah terlalu dekat.
Menurutnya, pembangunan rumah penduduk yang terlalu dekat dengan terminal BBM ini
rentan menimbulkan masalah.

"Memang kalau dari sistem keselamatan itu perlu dipikirkan buffer zone. Artinya, harus ada jarak dari penduduk dengan deponya," ungkap Oberlin kepada CNBC Indonesia dalam program 'Profit', Senin (6/3/2023).

Oberlin menilai, setidaknya jarak antara TBBM dengan pemukiman warga atau yang disebut dengan buffer zone berjarak minimal 1 km.

"Kalau menurut saya, scientistnya, itu (jarak dengan pemukiman) sekitar 1 kilo meter," tambahnya.

Oberlin menyampaikan pengalamannya saat mengunjungi Depo Plumpang beberapa tahun lalu, dia mengatakan daerah sekitar Depo Plumpang masih kosong dan tidak ditempati oleh pemukiman warga.

Namun memang, dia menyayangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu menyebabkan menipisnya lahan tempat tinggal di Jakarta.

"Waktu itu saya lihat daerah Plumpang itu masih luas tanahnya, penduduknya nggak ada di sekitar itu (Depo Plumpang). Tapi karena penduduk Indonesia semakin bertambah, mencari pendapatan ke Jakarta, otomatis saya pikir di mana-mana kalau ada lahan yang kosong ya ada beberapa penduduk yang tinggal di sana," tandasnya.

Dengan begitu, dia mengungkapkan bahwa sebaiknya TBBM itu terletak di pesisir pantai yang mana dekat dengan pelabuhan dan dekat dengan transportasi pengangkut BBM yang kebanyakan menggunakan kapal.

"Memang lebih baik itu kalau dari segi efisiensi teknis juga, memang lebih baik depo itu di dekat pelabuhan di pantai. Karena pada umumnya pengiriman bahan bakar itu kan kebanyakan melalui kapal. Itu juga jadi pertimbangan sebetulnya," tuturnya.

Baca: Pernyataan Dirut Pertamina Soal Kebakaran Depo BBM Plumpang

Seperti diketahui, usai terjadinya kebakaran hebat Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara, pemerintah, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), memberikan opsi-opsi berkenaan dengan itu.

Setidaknya, Presiden Jokowi memberi dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal itu diungkapkan Presiden saat kunjungannya ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Adapun dua opsi solusi yang disebut Jokowi antara lain relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang.

"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi," katanya.

Jokowi menegaskan Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar.

Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina & Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air," tambahnya.

Jokowi menilai, harus ada fasilitas yang melindungi dari objek vital itu, Pasalnya, barang-barang yang disimpan di situ sangat berbahaya ketika berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk.

Baca: Dugaan Ahli: Ini yang Jadi Pemicu Kebakaran Depo BBM Plumpang

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terminal BBM Plumpang Kebakaran, Ini Pernyataan Pertamina