Jokowi Jengkel Ada Daerah Jadi Langganan Bencana, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup jengkel ada daerah di Indonesia yang jadi langganan bencana di lokasi rawan yang tetap menjadi hunian warga. Pemerintah daerah seolah tak mempedulikan kondisi rawan bencana yang harusnya tak boleh lagi jadi lokasi hunian.

Menurutnya tata ruang dan konstruksi bangunan harus betul disiapkan, terutama dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Bappeda. Sehingga kejadian daerah rawan bencana tapi tetap diizinkan mendirikan bangunan.

"Misalnya di Palu ada satu desa satu kecamatan setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa apa keliru? sudah jelas jelas, begitu juga untuk tanah longsor. Tempat tempat yang kita tahu itu tanahnya rawan tanah longsor masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan," kata Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (2/3/2023).

Ia juga bercerita mengenai pengalamannya sering melihat bangunan berdiri di lahan yang berdekatan. Dia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan kontrol dan pengawasan di lapangan.

Jokowi meminta Pemerintah Daerah agar memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan. Supaya jelas dimana letak yang boleh dibangun dan tidak.

"Pelaksanaan ini kelemahan kita betul-betul di lapangan ada orang mau bangun nggak boleh! ada orang mau bangun ini tanah rawan longsor nggak boleh!, nggak bisa. jelas - jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah bangunan - bangunan berbondong didirikan di situ dan dibiarkan," katanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi khusus menyinggung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pengawasan. Melihat implementasi di lapangan yang dinilai kurang.

"Ini yang sering saya lihat di lapangan itu tiap hari saya lihat di lapangan Bappeda itu ada gunannya. Bappeda itu perencanaan kadang sudah ada perencanaan tapi implementasi pelaksanaan di lapangan tidak diawasi, tidak dikontrol dan monitor. kelemahan kita ada di situ," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ungkap Masalah Besar: Pengusaha Sampai Rakyat Kecil Korban