Pejabat Publik Jadi Sorotan, DPR: Abdi Negara Jaga Integritas

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengimbau para pegawai di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras di tengah jadi sorotan publik.

"Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan-kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan kawan kendor," ungkap Said dalam keterangan pers, Rabu (1/3/2023).

Dia juga meminta agar Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bisa menunjukkan penerimaan perpajakan negara tetap cemerlang, terutama di tengah kesulitan ekonomi global.

"Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik. Saya yakin dengan serangkaian langkah langkah di atas, persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara," tegas Said.

Sejak mencuat kasus pamer harta (flexing) oleh mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), dan kepemilikan motor gede (moge) Dirjen Pajak, Menteri Keuangan pun meminta klub moge di Ditjen Pajak dibubarkan.

Said mengatakan sorotan publik kini tertuju pada Ditjen Bea Cukai. Muncul tagar bea cukai hedon di twitter, dengan menyoroti kepemilikan barang barang mewah ke sejumlah pegawai bea cukai. Dia menilai sorotan ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap upaya membangun citra berintegritas di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Atas situasi yang berkembang ini, saya memandang ada beberapa hal yang perlu di cermati dan tindakan yang perlu ditempuh oleh Kemenkeu," kata Said.

Dia menambahkan kasus flexing oleh keluarga RAT pun telah merambah ke mana mana. Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Menurutnya, publik berhak melakukan kontrol, dan bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil.

"Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH)," jelas Said.

Said menilai publik perlu perlu disuguhkan informasi yang berimbang, apalagi selama ini ada banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud.

"Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan," kata Said.

Said berharap semua pihak bisa tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan dan kinerja Ditjen Pajak dan Cukai diapresiasi. Sebagai gambaran, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara.

Sementara pada masa pandemi Covid-19 di 2020, pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara, dan pada 2021 mencapai 77%. Tahun lalu pun penerimaan pajak menembus 115,6% dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3%, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.

"Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai," pungkas Said.