Jokowi Beraksi, RI dan China Bakal 'Perang' di WTO?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertekad untuk melarang kegiatan ekspor bijih bauksit ke luar negeri pada Juni 2023. Aksi Presiden Jokowi ini pastinya bisa merugikan para pihak yang selama ini menikmati impor mineral mentah itu, salah satunya adalah China.

Presiden Jokowi menyadari dan menaruh perhatian atas aksinya yang berpotensi menimbulkan 'perang' atau gugatan baru di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Gugatan tersebut bisa saja datang dari China.

Pasalnya, menurut catatan Presiden Jokowi, 90% bijih bauksit di Indonesia dinikmati oleh China. "Hati-hati, 90% ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, China. Gak tau dia gugat kita (ke WTO) atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN), Dikutip Selasa (28/2/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersikeras untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri melalui pelarangan ekspor mineral mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah ekspor yang diperoleh melalui barang jadi akan lebih besar.

Seperti contohnya nikel yang sudah dilarang ekspor sejak tahun 2020. Di mana, ekspor bijih nikel yang tadinya hanya Rp17-an triliun, melejit menjadi Rp450-an triliun pada tahun 2022.

"Dari situlah negara mendapatkan pajak penghasilan, PPN, pajak karyawan, PNBP, bea ekspor kalau ikut di perusahaan seperti di Freeport kita dapat dividen dapat royalti, dari situ masuk sebagai penerimaan negara. dari penerimaan negara itulah bisa membiayai pembangunan di desa. bisa menganggarkan bansos jadi alurnya seperti itu," tandas Jokowi.

Menanggapi apakah ada gugatan dari China terkait pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023 ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada gugatan masuk khususnya di WTO.

"So far belum ada. ya kalo ada nanti pasti akan dibicarakan," terang Djatmiko kepada CNBC Indonesia, Selasa (28/2/2023).