Ramai Netizen Protes Kartu Prakerja, Kok Cuma Rp600 Ribu?
Foto: Infografis/Tanpa Kartu Prakerja, Ini Kursus Online Gratis Selama Corona/Aristya Rahadian Krisabella
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan skema normal alias tidak lagi bersifat semi bantuan sosial. Namun, banyak warganet justru tidak terima mengetahui besaran insentif yang diberikan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, Rapat Komite Cipta Kerja, memutuskan menjalankan skema normal program Kartu Prakerja.
Artinya, pada tahun ini, program Kartu Prakerja difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online).
Sehingga program Kartu Prakerja akan lebih difokuskan pada peningkatan keahlian dengan porsi biaya pelatihan yang lebih tinggi daripada insentif.
Adapun besaran bantuan yang akan diterima peserta mengalami penyesuaian, yakni senilai Rp 4,2 juta per individu.
Rinciannya berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta dengan batas minimal durasi pelatihan 15 jam. Kemudian besaran insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Sementara di tahun sebelumnya, program Kartu Prakerja merupakan program semi bantuan sosial, diperuntukkan bagi masyarakat yang baru lulus kuliah atau diperuntukkan kepada mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.
Dalam kondisi semi bansos untuk program Kartu Prakerja, pemerintah pun mematok porsi insentif lebih tinggi daripada biaya pelatihan.
Nilai bantuan yang diterima peserta Kartu Prakerja sebesar Rp 3,5 juta per individu. Di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, dengan nilai insentif sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan) dan insentif survei sebesar Rp 150.000.
Waktu pelatihannya pun hanya dilakukan selama 6 jam setiap hari dan hanya berlangsung secara daring atau online.
Program Kartu Prakerja dengan skema normal ini justru banyak diprotes oleh warga net atau netizen dengan mengomentari salah satu postingan yang diunggah di dalam instagram resmi Program Kartu Prakerja @prakerja.go.id.
Mereka ramai-ramai meminta agar besaran insentif yang mereka dapatkan bisa lebih tinggi daripada besaran nilai pelatihan.
Salah satu netizen mempertanyakan, mengenai visi dan misi Program Kartu Prakerja yang semestinya diimplementasikan sebagai instrumen untuk membantu ekonomi masyarakat, bukan untuk 'memperkaya' lembaga pelatihan.
"Masyarakat hanya butuh uang untuk ekonomi, bisnis/usaha, atau apa lah. Bukannya gak bersyukur dapat Rp 600.000 satu kali saja. Tapi dapat segitu ya paling 3-4 hari sudah habis. Coba pake skema dulu R 600.000 dapat empat kali, itu masyarakat sudah senang dan bersyukur," jelas akun @rizkyditya41, dikutip Selasa (21/2/2023).
Senada juga disampaikan oleh netizen lainnya, yang memandang bahwa 80% masyarakat di Indonesia hanya menginginkan insentifnya saja. "Termasuk aku, soalnya meski dapat sertifikat juga gak guna kalau tidak ada lapangan kerja," ujar @ivankhudorie.
Netizen lainnya juga mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tambahan untuk modal usaha, dan sebagainya. Artinya uang adalah salah satu yang sangat dibutuhkan saat ini.
"Sebagian kalangan lebih membutuhkan uang daripada ilmu yang akhirnya tidak dipergunakan. Tolong lah kembalikan ke skema yang seperti dulu lagi, gak seperti ini sekarang ini semakin keruh," tulis akun @ja_wa55.
Adapula yang spektis, bahwa pelatihan Kartu Prakerja yang dirancang selama 15 jam, tidak menjamin membuat masyarakat bisa menyerap ilmu yang diperolehnya. Dia menuding bahwa pemerintah hanya melanggengkan bisnis para kepentingan di dalamnya.
"Untuk belajar maksimal perlu waktu belasan tahun bukan belasan jam. Jadi, program prakerja yang baru ini bukan untuk belajar, tapi untuk kepentingan oknum-oknum di dalamnya dengan mengatasnamakan belajar. Dan juga mengatasnamakan anggaran untuk rakyat," tulis akun @akb_48r.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, program Kartu Prakerja dengan skema normal bertujuan untuk meningkatkan skill, reskilling, dan upskiling.
Selama tiga tahun pelaksanaannya sebagai program semi bansos, Kartu Prakerja berhasil secara masif dan inklusif di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi. Sebanyak 16,4 juta orang telah menerima manfaat program ini.
Adapun Program Kartu Prakerja Gelombang 48 secara resmi dibuka dengan kuota 10.000 peserta, sejak 17 Februari 2023..
"Kuota ini akan dinaikkan secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) sesuai jumlah lembaga pelatihan yang bergabung di ekosistem Program Kartu Prakerja," jelas saat konferensi pers beberapa hari lalu, dikutip Selasa (21/2/2023).
Airlangga menyampaikan, pada tahap awal pemerintah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 2,67 triliun untuk mencapai target peserta sebanyak 595.000 orang. Sementara itu, sisanya 405.000 orang, pemerintah akan kembali mengucurkan anggaran senilai Rp 1,7 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Ini Dia Skema Baru Program Kartu Prakerja
(cap/cap)
