Nih Perintah Jokowi untuk 2024: Soal IKN Hingga Mobil Listrik

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

20 February 2023 16:40

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di acara Mandiri Investment Forum 2023, Rabu 1/2/2023. (Bloomberg via Getty Images/Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images) — Foto: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di acara Mandiri Investment Forum 2023, Rabu 1/2/2023. (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendesain kerangka kebijakan pada penghujung masa jabatannya pada 2024. Ini tertuang dalam desain awal Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024.

Seusai rapat terbatas terkait KEM PPKF, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan pertumbuhan ekonomi 2023 ditopang oleh strategi-strategi yang nyata seperti pembangunan IKN hingga pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kemudian tentu kebijakan transformasi melalui hilirisasi SDA, transisi energi, peningkatan SDM, pembangunan IKN, dan bapak presiden beri arahan khusus untuk fiskal sektor otomotif untuk mendorong EV Industry," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Baca:

Jokowi Mau Akhiri Jabatan Dengan Ekonomi RI Tumbuh 5,7%

Khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau electric vehicle, Airlangga berujar, Presiden Joko Widodo menitikberatkan kebijakannya di sana supaya Indonesia tidak hanya berhenti dalam memproduksi katoda atau precursor semata, melainkan juga seluruh ekosistem otomotif EV secara lebih lengkap.

"Agar kita tidak hanya berhenti di katod saja atau precursor tetapi juga ekosistem otomotif. Bapak presiden beri arahan agar kita mempersiapkan yang bisa bersaing dengan negara lain seperti Thailand agar Industry EV itu pindah ke Indonesia," ucapnya.

Pengembangan ekosistem industri EV menurutnya juga akan dilakukan terhadap para tenaga kerja di dalamnya, melalui pemagangan vokasi di luar negeri. Airlangga berujar, banyak negara membuka ruang bagi tenaga kerja Indonesia untuk belajar terkait EV di negaranya.

"Sehingga ini tentu bisa didorong dengan kerja sama Kementerian Pendidikan agar tenaga kerja Indonesia bisa ditempatkan dalam bentuk pemagangan vokasi untuk 2 tahun karena sektor yang mereka minati adalah sektor manufaktur otomotif bahkan EV. Hungaria, Ceko itu mereka minta tenaga kerja atau SDA dari Indonesia," tutur Airlangga.