Rayuan Maut Sri Mulyani Top, Jepang Minat Investasi di IKN!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak investor asal Jepang tertarik dengan rencana pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati berpartisipasi dalam Joint Conference IMF-JICA yang diselenggarakan pada 14 Februari 2023 di Tokyo, Jepang.

"Mereka tertarik pada pembangunan IKN, bagaimana skenario dari pembangunan IKN dan kemajuannya. Terutama policy untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (14/2/2023).

Para investor, kata Sri Mulyani juga tertarik bagaimana keterbukaan Indonesia terhadap peranan private sector dan dunia internasional dalam pembangunan IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan, mengenai pembangunan jangka panjang pembangunan IKN sesuai undang-undang dan berbagai insentif yang telah disiapkan.

"Yang juga bisa meningkatkan peran dari pelaku-pelaku swasta nasional, maupun internasional, dan global (dalam pembangunan IKN)," jelas Sri Mulyani lagi.

Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait investasi di IKN Nusantara disebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tinggal menunggu untuk diundangkan.

Kendati demikian, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto belum bisa membicarakan secara detail mengenai insentif yang diberikan. Namun dia memastikan insentif di IKN Nusantara menjadi yang terbaik, dibandingkan dengan wilayah lain.

Bambang menyebut insentif yang diberikan akan lebih menarik karena memiliki masa waktu yang lebih panjang.

"Final draft [RPP] signing by president, mungkin dalam beberapa hari ini," kata Bambang dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Kamis (2/1/2023).

Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun.

Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%), serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%).

Dalam hal ini pemerintah membutuhkan peran investor dan swasta agar bisa terlibat pembangunan IKN.