Sstt.. Menaker Bongkar Isi Rapat Tertutup Dengan DPR Soal PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaksanakan rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI, Senin (13/2/23) di Gedung DPR RI. Mengenai isinya, Menaker Ida pun buka suara berkenaan dengan isinya.

"Saya ngga tau (kenapa tertutup). Kalau kami siap terbuka, siap tertutup. Ada beberapa isu yang dianggap untuk konsumsi internal, saya ngga tau kalau soal kenapa tertutup," kata Ida usai rapat kerja.

Poin penting dalam pembahasan rapat tertutup ini adalah soal laporan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida membongkar salah satu poin hasil rapat tersebut adalah upaya pencegahan perlindungan hak pekerja terkena PHK.

"Pertama adalah dialog sosial triparthid dan biparthid, kemudian kedua memperkuat koordinasi dengan Disnaker untuk mitigasi PHK, lalu penyiapan regulasi waktu kerja dan pengupahan bagi industri padat karya orientasi ekspor, sedang dipersiapkan yang ini," kata Ida.

Baca: PHK 'Meledak', DPR Panggil Menaker, Rapat Tertutup!

Industri padat karya berorientasi ekspor umumnya seperti tekstil hingga persepatuan. Sektor ini terkena badai keras sejak akhir tahun lalu hingga banyak melakukan PHK, karena itu nasib pekerja di cover dengan manfaat jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Poin tersebut sekaligus menjadi yang dibahas sebagai upaya pencegahan perlindungan hak pekerja terkena PHK. Poin selanjutnya adalah pendampingan mediator dan pengawas bagi pekerja ter PHK dalam mendapatkan haknya sesuai aturan.

"Serta terakhir meningkatkan pelayanan pasar kerja melalui karirhub dalam rangka membuka akses informasi lowongan kerja sehingga buka peluang bekerja kembali," kata Ida.

Selain PHK, ada beberapa hal lain yang menjadi pembahasan dalam rapat ini, yakni evaluasi dan capaian program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022 dan strategi Tahun 2023

"Termasuk tindak lanjut kesepakatan pemerintah RI dengan pemerintah Malaysia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta penanganan dan penyelesaian kasus PMI ydi negara Kamboja dan negara lain," ujar Ida.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mirip RI, Potret Badai PHK 'Terjang' Vietnam