Indonesia Lawan 'VOC' di WTO, Ini Kabar Terbarunya..

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Senin, 13/02/2023 14:15 WIB
Foto: Seorang pria berjalan melewati tanda Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah rupanya tak tinggal diam atas perlakuan Uni Eropa ke Indonesia. Utamanya atas kekalahan gugatan hukum perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait dengan kebijakan larangan ekspor nikel RI ke luar negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 lalu, yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional.

"Hingga saat ini, Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh Badan Banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO (Amerika Serikat)," ujar Zulkifli kepada CNBC Indonesia, Senin (13/2/2023).


Menurut dia, dengan adanya blokade tersebut, setidaknya terdapat 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di Badan Banding WTO. Meski demikian, pemerintah dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO.

"Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO," katanya.

Seperti diketahui, perlakuan Uni Eropa ke Indonesia terkait gugatan ke World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor bijih nikel dinilai sebagai praktik penjajahan model baru. Mengingat, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin, Djoko Widajatno. Menurut Djoko sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia.

"Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang setelah berdagang banyak untungnya memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia," ujar dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/12/2022).

Oleh sebab itu, ia memandang penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa. Utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan Papua.

Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun.

"Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama," kata dia.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Ahli UGM Sebut Kerugian Tambang Raja Ampat Lampaui Kasus Timah