Deal! RI-China Sepakat Pembengkakan Kereta Cepat Rp 18 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembicaraan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung telah menemui titik terang. Saat ini sudah ada kesepakatan antara pihak China dan Indonesia terkait biaya cost overrun atau pembengkakan biaya.

Sebelumnya perwakilan dari pihak Indonesia dikirim ke Beijing China, untuk melakukan negosiasi terkait cost overrun dengan China Railways Investment Corporation, Beijing Yawan HSR Co. Limited, China Development Bank, dan National Development and Reform Commission (NDRC).

Salah satu delegasi, yakni Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, saat ini sudah ada kesepakatan dengan pihak China terkait Cost Overrun dari hasil pembicaraan itu.

"Sudah, sedang kita proses tata kelolanya," kata Tiko kepada CNBC Indonesia, Senin (13/2/2023).

Dari hasil kesepakatan itu ada pergeseran angka pembengkakan yang disepakati, menjadi US$ 1,2 miliar dari US$ 1,4 miliar mengacu pada perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Jumlah  ini menyusut dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 18 triliun.

"Udah di kisaran US$ 1,2 miliar, ada pergeseran mekanisme pengakuan pendapatan/biaya yang merubah pola pembayaran pajak dan ada beberapa efisiensi di beberapa cost item," kata Tiko.

Namun menurut Tiko angka ini belum final, karena dari hasil pembahasan ini perlu difinalisasi kembali dengan Komite Kereta Cepat Jakarta - Bandung dan diskusi kembali dengan BPKP.

Selain itu Menurut Tiko terkait pinjaman senilai Rp 16 Triliun ke China Development Bank untuk menalangi biaya pembengkakan, saat ini juga dalam proses negosiasi final mengenai struktur dan pricing.

Untuk diketahui sebelumnya, masih ada perbedaan angka perhitungan pembengkakan biaya proyek antara kedua pihak. Dimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) pembengkakan mencapai US$ 1,449 miliar (sekitar Rp 21 triliun), sedangkan dari hitungan pihak China hanya US$ 980 juta (sekitar Rp 14 triliun).

Perbedaan hitungan disebabkan persepsi yang berbeda di kedua negara. Dimana sudut pandang China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, dan persinyalan Global System Mobile - Railways (GSM-R) yang ternyata gratis di China. Sementara di Indonesia harus bayar.