Waspada! Aliran Dana Tambang Ilegal Mengalir ke Pemilu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi memprediksi praktik kegiatan tambang ilegal di Indonesia bakal semakin menjamur. Hal tersebut menyusul diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar serentak.

Fahmi menilai pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menjadi salah satu upaya yang cukup bagus dalam memberantas praktik tambang ilegal di Indonesia. Namun demikian hal tersebut belum cukup efektif untuk memberantas praktik tercela ini.

Oleh karena itu, ia berharap dalam proses penindakan kegiatan tambang ilegal, pemerintah pusat dapat melibatkan peran dari pemerintah daerah. Mulai dari tingkat perencanaan, pengoperasian, hingga pencegahan.

"Nah yang terakhir gitu ye. Tambang ilegal ini menjelang Pemilu ini akan semakin marak, karena ya belum terbukti, tapi banyak juga dana-dana yang dari tambang ilegal mengalir ke tim tim sukses tadi," kata dia dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Jumat (10/2/2023).

Menurut Fahmi apabila prediksinya tersebut benar-benar terjadi, maka aliran dana untuk tim sukses pemilu maupun pilkada yang harus dipangkas terlebih dahulu. Terutama dengan komitmen penegakan hukum dan perubahan peraturan yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat daerah.

"Untuk ikut memberantas tadi, tanpa itu kalau Kementerian ESDM membentuk Ditjen tambang ilegal tadi itu saya kira gak cukup dan gak efektif," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyadari selama ini banyak masyarakat atau penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan tanpa izin ini. Karena itu, ia berharap ketika pemerintah serius memberantas praktik tambang ilegal, maka penduduk setempat yang tadinya terlibat harus dirangkul untuk dicarikan pekerjaan lain.

"Bahkan kalau memang dia mau tetap di mining maka diarahkan untuk menjadi legal. Kalau rakyat merasa diperhatikan dan dilindungi barangkali dia ikut mengawasi," ujarnya.