Indeks Persepsi Korupsi RI Turun 4 Tingkat, Apa Kata Mahfud?
Foto: Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan menteri dan kepala lembaga membahas penanganan korupsi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2/2023). Pertemuan itu menanggapi turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku kaget dengan penurunan CPI menjadi ke 34 dari 38. Sehingga pihaknya melakukan diskusi untuk melakukan perbaikan.
"Terus kami berdiskusi dan tetap menghargai, serta mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh TII (Transparency International Indonesia). Maka kita menyampaikan tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan," kata Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/2/2023).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan pemerintah menghargai laporan dari TII. Namun menurutnya ada beberapa lembaga internasional lainnya yang mendapati perbaikan dalam hal penanganan korupsi.
"Memang yang kami temukan itu ada 13 lembaga sigi internasional, yang dipakai untuk Indonesia itu delapan. Tahun ini tidak dipakai Indonesia padahal perbaikan kita menuju ke situ yaitu lembaga sigi yang terkenal, World Economic Forum. Di situ kita tinggi tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini," kata Mahfud.
"Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu," tambahnya.
Menurut Mahfud, pada beberapa bidang seperti terkait demokratisasi, penegakan hukum dan keadilan naik meski sedikit. Namun diakui memang terkait perizinan dan kemudahan berinvestasi agak menurun.
Selain itu, hampir semua negara saat ini mengalami penurunan indeks persepsi korupsi, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam.
"Dan untuk setiap negara itu kita tidak tahu mungkin ukuran yang dipakai berbeda. Misalnya Timor Leste lebih tinggi dari kita karena diukur empat lembaga survei, sedangkan kita delapan," katanya.
Menyikapi penurunan CPI, Mahfud mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan langkah konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Sehingga gak ada lagi tawar-menawar, apa lewat lisan, di situ kalau mau proyek dengan Indonesia ini pedomannya, siapa yang menang, ambil," katanya.
Dari SPBE itu pemerintah pusat akan mengontrol, apa yang terjadi di daerah maupun di masing-masing kementerian/lembaga. Mahfud mengatakan dalam dua tiga hari ke depan penjelasan yang lebih terurai akan dijelaskan oleh pemerintah.
[Gambas:Video CNBC]
Korupsi dari Zaman Pak Harto hingga Jokowi, Perizinan No.1
(miq/miq)
