Jokowi Ingin Kirim Jenderal ke Myanmar, Ini Kata Kemlu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim seorang jenderal ke Myanmar untuk berdialog dengan pihak junta militer.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan I Gede Ngurah Swajaya menyebut Indonesia memang berencana mengirim jenderal sebagai utusan khusus (special envoy) ASEAN untuk Myanmar tahun ini.

"Seperti yang dikatakan Menteri Retno, semua menteri luar negeri ASEAN telah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, terutama soal utusan khusus," kata Ngurah setelah pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Retreat di Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2/2023).

Baca: Tegas! Jokowi Ogah Asean Jadi 'Boneka' Pihak Lain

"Yang perlu digarisbawahi juga di sini bahwa ASEAN bersatu di belakang Indonesia sebagai ketua untuk bersedia mengimplementasikan Five-Point Consensus, mencapai kemajuan yang signifikan dan tentu saja untuk solusi politik," tambahnya.

Namun hingga saat ini pihaknya mengatakan belum dapat menyebut siapa jenderal yang akan menjadi utusan khusus tersebut.

"Terkait dengan nama, stay tune saja lah. Belum. When the times comes, you'll know," imbuhnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Jokowi menyebut pengiriman jenderal ini dapat membantu Myanmar transisi menuju negara demokrasi. Namun ia enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim dan hanya menyebut jenderal tersebut terlibat dalam reformasi Indonesia.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini, di Indonesia, situasinya sama," kata Jokowi. "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."

Baca: Bahas Kudeta Negara Tetangga, Menlu ASEAN Ngumpul di Jakarta

Jokowi juga sempat menyebut tak menutup kemungkinan dirinya yang akan pergi ke Myanmar. Tetapi mantan Wali Kota Surakarta ini menilai akan lebih mudah berdialog dengan Myanmar jika Indonesia mengirimkan pejabat yang memiliki latar belakang sama alias orang-orang militer.

Sebagaimana diketahui, ASEAN dalam dua tahun terakhir telah mengirimkan utusan khusus ke Myanmar untuk membahas Five-Point Consensus (5-PC) ASEAN terkait masalah kudeta militer yang masih berlangsung di negara tersebut.

Pada tahun 2021, Brunei Darussalam telah mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) Erywan Pehin Yusof Sementara pada 2022, Kamboja mengirimkan Perdana Menteri Hun Sen dan Menlu Prak Sokhon.

Namun pengiriman utusan khusus masih belum menemukan hasil, sehingga dalam Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia merencanakan pengiriman utusan khusus dari kalangan militer.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Konser Suku Minoritas Diserang di Myanmar, 30 Orang Tewas