Rapat Dengan Bulog kok DPR Tiba-tiba Sentil BPS, Ada Apa?

News - Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
31 January 2023 14:48
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat RDP dengan Komisi VI DPR, Selasa (31/1/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel) Foto: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat RDP dengan Komisi VI DPR, Selasa (31/1/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR kembali menunjukkan kegeraman akibat tren harga sembako yang masih tak terkendali. Ketua Komisi VI DPR Sudin pun meminta pemerintah segera melakukan perbaikan data pangan.

Sudin pun memperingatkan agar pemerintah tidak melakukan melakukan kesepakatan-kesepakatan khusus terkait data yang akan dipublikasikan. Sudin secara tak terduga menyebutkan adanya pertemuan sebelum BPS merilis data pangan.

"Saya jelaskan di sini, di Lampung Selatan ada 2 kecamatan, Kecamatan Palas dan Sragi, itu 2 wilayah paling besar penghasil beras. Tetapi hari ini di Kecamatan tersebut harga beras medium mencapai Rp 10.500 per kg, yang biasanya paling mahal Rp 8.000 - 8.200 per kg," Sudin saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, Selasa (31/1/2023).

"Meski pun harga komoditas pangan pada awal tahun dikatakan stabil. Namun komisi IV menilai harga tersebut stabil tinggi dengan kata lain agak mahal," tukasnya.

Lonjakan harga pangan, lanjutnya, semakin menyulitkan masyarakat. Apalagi, dalam hitungan bulan, akan masuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

"Tentu saja harus segera dicari jalan keluarnya dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan," kata dia.

"Agar diperhatikan kembali data ketersediaan dan stok pangan nasional, jangan ada kompromi dalam menyajikan data-datanya. Karena BPS kalau mau merilis berjumpa dulu, menyatukan visi seolah-olah sama nggak nih datanya, kalau agak jauh ditarik dikit supaya mendekati," tukas Sudin.

Dia pun meminta Bapanas agar menyusun program dan rencana kerja sesuai tupoksi.

"Rencana program dan kegiatan berdampak langsung kepada masyarakat, terukur secara nasional. Buatlah kegiatan yang cakupannya nasional, bukan sekedar menyusun kegiatan output masing-masing pusat. Dan bukan juga dengan memperbanyak impor," pungkas Sudin.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

5 Komoditas Ekspor Andalan RI Ini Turun Drastis, Ada Apa?


(dce/dce)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading