Jokowi Genjot Kinerja PNS, Ternyata 3 Hal Ini yang Dinilai

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggagas gerakan reformasi birokrasi (RB) untuk meningkatkan kinerja para penyelenggaran pemerintah di Indonesia. Pada pelaksanaannya, program RB ini dijalankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Alex Denni, mengatakan terdapat 3 standar penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja para aparatur sipil negara (ASN). Standar ini digunakan untuk menilai apakah reformasi birokrasi di instansi tempat para ASN tersebut bekerja berhasil dilakukan atau tidak.

Standar pertama yang menunjukkan keberhasilan RB adalah kinerja organisasi. Menurut Alex ini erat kaitannya dengan perubahan yang terjadi pada sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi tersebut.

"Ukuran pertama dari keberhasilan reformasi birokrasi untuk transformasi SDM Aparatur nanti tentu saja kita lihat dari ukuran kinerja organisasinya," jelasnya dalam acara Penutupan ASN Culture Fest 2023, Rabu (25/1/2023).

Standar kedua, lanjut Alex yakni keterikatan ASN dengan instansi pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana ASN mampu terlibat aktif dalam instansi tersebut sehingga memberikan dampak positif pada peningkatan kinerjanya.

"Ukuran kedua biasanya terkait dengan ASN selaku internal customer-nya sendiri. Dalam hal ini, disebut sebagai employer engagement. Jadi seberapa ASN kita memiliki keterikatan dengan instansi pemerintah, dan keterikatan itu berpengaruh positif kepada kinerja," lanjutnya.

Terakhir, standar yang digunakan untuk melihat keberhasilan RB adalah penilaian instansi tersebut di kalangan masyarakat, terutama di mata para calon ASN.

"Ukuran ketiga, biasanya disebut employer branding. Seberapa reputasi pemerintah itu positif di mata target talenta yang ingin kita rekrut. Jadi seberapa mereka ingin ikut bergabung menjadi bagian dari ASN," ujarnya.

Ketiga itulah menurut Alex yang dapat menunjukkan keberhasilan perubahan birokrasi utamanya dari sisi SDM. Mengingat RB diharapkan tidak hanya dari memberikan perubahan pada sisi administrasi, namun benar-benar memberikan dampak menyeluruh bagi masyarakat luas.

"Tiga itu lah jadi ukuran utama keberhasilan transformasi SDM Aparatur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kemaslahatan rakyat Indonesia secara utuh," pungkasnya.