Biar Tak 'Jalan-jalan', Bupati & Camat Diminta Rapat Online

Anisa Sopiah, CNBC Indonesia
Rabu, 25/01/2023 14:20 WIB
Foto: Infografis/ Pemerintah Buka Lowongan untuk PNS/ Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan digitalisasi dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia. Pasalnya, ia masih melihat banyak kepala daerah, camat, dan kepala desa (kades) yang tidak efektif dalam melakukan rapat.

Anas bercerita, budaya rapat tatap muka yang masih sering kali dilakukan pemerintah daerah (pemda) menjadi alasan para camat dan kades enggan untuk tinggal di kecamatan mereka. Mereka mempertimbangkan kedekatan lokasi tempat tinggal dengan tempat rapat yang biasanya berada di pusat kota.


Akibatnya, mereka jarang di kantor kecamatan, padahal mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakatnya. Untuk itu, menurutnya budaya rapat di pemda harus segara diubah, dari skema offline menjadi online.

"Mari bersama culture kita, kita rubah. Saya sudah minta para bupati rapat dengan camat nggak harus seluruhnya ke kantor Pemda. Camat harus tinggal di kantor kecamatan agar mengorkestrasi perubahan birokrasi di tingkat kecamatan. Kalau setiap hari diundang ke kantor bupati, itulah alasan dulu waktu saya jadi bupati, camat-camat nggak mau tinggal di desa, nggak mau tinggal di kantor kecamatan. Percuma karena besoknya diundang bupati rapat ke kantor bupati," ujarnya dalam acara Penutupan ASN Culture Fest 2023, Rabu (25/1/2023).

Oleh karena itu, Anas meminta pemda agar lebih efisien dalam pelaksanaan rapat, yakni dengan memanfaatkan aplikasi meeting online. Menurutnya, hal ini juga membuat para kades dan camat tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghabiskan waktu ke kota untuk rapat tatap muka.

"Sudah waktunya teman-teman bupati di seluruh Indonesia melakukan rapat-rapat dengan zoom dengan para camat dan kepala desa sehingga mereka tidak harus menghabiskan waktunya untuk datang ke pusat kabupaten atau kota dan mereka tetap bisa memberikan pelayanan," lanjutnya.

Anas menilai inilah yang dimaksudkan dengan digitalisasi reformasi birokrasi. Maka di depan para instansi dan pemda, ia mengingatkan pentingnya digitalisasi birokrasi, yang salah satunya tercermin dalam budaya koordinasi antar kepala pemerintahan.

"Itu juga yang sudah kita kerjakan ketika musim pandemi waktu itu, hampir semua kita kerjakan rapat-rapat jarak jauh. Inilah harapan kami PANRB ke depan, digitalisasi tidak hanya untuk kita pidatokan tapi bersama-bersama kita praktekan," tegasnya.


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Jumlah PNS Menyusut, Tersisa 3,5 Juta Pegawai