Australia Wajibkan DMO Batu Bara 10%, Pengusaha Lobi-Lobi

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara Bagian New South Wales di Australia berencana menerbitkan aturan yang mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan produksinya hingga 10% untuk kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Hal tersebut sebagai upaya untuk mengikat kenaikan harga energi yang semakin melonjak.

Mengutip Reuters, Jumat (20/01/2023), pemerintah dan produsen saat ini tengah dalam pembicaraan terkait kebijakan tersebut tanpa mengganggu rantai pasokan yang ada. Meski begitu, kemungkinan aturan tersebut bakal berdampak bagi produsen, lantaran pasokan spot batu bara yang terbatas untuk diambil alih.

Australia diketahui tengah berupaya untuk memangkas kenaikan harga gas dan batu bara yang melonjak pada tahun lalu. Sebagian karena disebabkan oleh adanya perang Rusia dan Ukraina, serta faktor domestik.

Pemerintah New South Wales sedang mencoba untuk meningkatkan upaya di bidang batu bara dengan menggenjot pasokan batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri, yang sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor.

Perdana Menteri Australia yang juga merupakan Pimpinan Partai Buruh, Anthony Albanese, pada Desember tahun lalu menerbitkan undang-undang untuk membatasi harga gas alam selama satu tahun, dan mendapatkan persetujuan dari negara bagian penghasil batu bara New South Wales dan Queensland untuk membatasi harga batu bara yang dijual ke pembangkit listrik.

Bendahara NSW Matt Kean menyatakan negara bagian akan meminta para penambang batu bara yang saat ini tidak menjual ke pasar domestik, untuk mengalokasikan antara 7% dan 10% dari produksinya untuk penggunaan domestik. Skema ini akan berlaku untuk pasokan batu bara yang tidak berkontrak.

Meski begitu, dengan eksportir mengunci penjualan untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga batu bara, pasokan yang tidak mempunyai kontrak kemungkinan akan langka.

Eksportir utama termasuk BHP Group, Glencore Plc, Whitehaven Coal, New Hope Corp, dan Yancoal kemungkinan akan menjadi bagian dari pelaku yang terkena penerapan kebijakan yang lebih luas ini.