Gubernur Kaltim Marah Nih! Harga Tanah IKN Setinggi Langit

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor marah dan bernada tinggi saat tahu harga tanah di sekitar proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajem Paser Utara naik tinggi. Menampik kabar tersebut, Isran bilang tidak ada tanah di sekitar IKN yang dijual dengan harga tinggi.

"Harga tanah mahal? gak ada! Lahan negara mana ada nilainya," tegas Isran bernada tinggi kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Kenaikan harga tanah di sekitar kawasan IKN memang spekulatif. Penyebabnya karena permintaan yang tinggi, terutama dari masyarakat pendatang dari Pulau Jawa dan Sumatera yang ingin menetap dekat kawasan IKN.

Baca: Pembangunan IKN Dikebut, 40 Proyek Sudah Kontrak Rp25,98 T

Foto: Kementerian PUPR Selesaikan 3 Segmen Jalan Lingkar Sepaku di IKN Nusantara (Dok. Kementerian PUPR) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku untuk mendukung konektivitas menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Meski begitu, tingginya harga tanah tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembangunan infrastruktur di sana. Isran menjelaskan sampai saat ini pembangunan proyek IKN Nusantara masih on the track, tidak ada masalah sama sekali.

"Gak ada, mana ada permasalahan pembebasan lahan," ucapnya.

Isran merinci progres pembangunan infrastruktur di IKN seperti istana presiden hingga kantor parlemen sudah 15%. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan bendungan sedang dikebut.

Baca: Proyek IKN Jokowi Bikin Warga Ada yang Kaya Mendadak!

Isran memperkirakan investasi dari pemerintah untuk proyek infrastruktur di IKN hingga Rp 55 triliun, dengan catatan selesai di 2024. Proses negosiasi dengan swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) termasuk dengan investor asing sedang dilakukan. Harapannya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) bisa digunakan sebelum bulan Agustus 2024.

"Kantor pemerintah sebelum agustus 2024 sudah bisa digunakan di KIPP," tutupnya.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video : Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Tembus 97%