Nikel & Bauksit Sudah, Siap-siap Giliran Setop Ekspor Timah

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Selasa, 17/01/2023 14:30 WIB
Foto: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Dalam Acara Rakornas Kepala Daerah dan FORKOPIMDA Tahun 2023. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri RI)

Bogor, CNBC Indonesia - Pemerintah semakin serius dalam mendorong hilirisasi di sektor pertambangan. Adapun setelah sukses menutup keran ekspor bijih nikel beberapa tahun lalu, kali ini pemerintah akan menyetop ekspor mineral mentah lainnya seperti bijih bauksit dan timah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi komoditas mineral mentah di dalam negeri cukup penting. Sebab, nilai tambah dari produknya bisa mencapai berkali kali lipat.

Misalnya seperti nikel, produk turunan nikel meningkat dari yang sebelumnya hanya US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 20,9 miliar pada 2021 dengan investasi sudah di atas US$ 23 miliar.


"Artinya ini adalah prospek jadi mohon maaf kita sekarang sudah melarang beberapa komoditas kita yang kita ekspor termasuk tahun ini bauksit ke depan kita akan larang lagi timah," kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Menurut Bahlil saat ini pemerintah cukup serius dalam menggaet investasi di sektor hilirisasi. Salah satunya dengan pendekatan green energy dan green industry sebagai kesepakatan di G20.

"Kalau mau negara kita dari negara berkembang ke negara maju kita gak bisa harapkan APBN kita yang hanya 18 persen dari kontribusi GDP jadi mau gak mau kita harus hilirisasi. Nah potensi hilirisasi kalau kita fokus sampai 2035 US$ 545,3 miliar dari 8 komoditas," kata dia.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan apabila Indonesia mampu melakukan hilirisasi di dalam negeri, maka lapangan pekerjaan yang berkualitas akan tercipta. Oleh sebab itu, ia berharap agar persoalan di lapangan seperti perizinan tidak berbelit.

"OSS kita untuk menengah ke bawah itu gak ada masalah yang bermasalah adalah bagian OSS yang selisihnya cukup besar tentang RDTR. RDTR kita itu dari total 2000 yang sekarang 118 RDTR jadi untuk mau ijin lokasi pabrik industri selama gak masuk daerah punya RDTR OSS sampai ayam tumbuh gigi pun ini gak akan selesai barang ini," kata dia.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Simak! Begini Cara Replanting Sawit Tak Keluar Duit