Sri Mulyani Bagi-bagi 'Kado' ke Kepala Daerah Hingga Rp350 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya telah memberikan kado alias insentif sebesar Rp 350 miliar kepada daerah-daerah terpilih, karena berhasil mengendalikan inflasi.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam rangka mengendalikan inflasi, peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting.

Apalagi, harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sempat dilakukan penyesuaian. Sehingga membuat belanja negara ikut terkerek karena, daya beli masyarakat harus tetap terjaga.

Baca: Sri Mulyani Ingatkan Pemda, Gunakan Kas Daerah dengan Bijak!

Lewat APBN, untuk menjaga daya beli masyarakat, kata Sri Mulyani pemerintah harus memberikan subsidi dan kompensasi energi. Sementara daerah, lewat APBD-nya juga digunakan untuk melakukan operasi pasar.

Bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, pemerintah pusat pun memberikan dana insentif daerah (DID). Hal ini sudah berjalan sejak 2021 dan terus bergulir sampai saat ini.

"Pada 2021, kita memberikan 43 daerah yang diberikan Rp 350 miliar karena mereka mampu mengendalikan inflasi secara baik," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FORKOPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Kemudian pada 2022 dari 45 daerah yang diusulkan, sebanyak 36 daerah juga diberikan DID karena berhasil mengendalikan inflasi.

Pun tahun ini, pemerintah pusat telah mengantongi calon daerah, baik itu kabupaten dan kota yang berhak mendapatkan DID. Namun, Sri Mulyani tak merinci berapa nilai yang digelontorkan.

"Untuk tahun 2023 ini, ada 45 daerah, kami telah menyeleksi 17 daerah yang langsung mendapatkan alokasi," jelas Sri Mulyani.

Baca: Yuk! Intip 'Daftar Belanja' Sri Mulyani di 2023

Insentif kepada daerah tersebut, kata Sri Mulyani diberikan dalam dua periode. Periode pertama yakni berdasarkan data pada bulan Mei hingga Agustus. Kemudian, periode kedua yakni pada bulan Agustus hingga Oktober.

"DID untuk tahun berjalan tentu dipakai untuk menurunkan inflasi. Oleh karena itu yang mendapatkan reward adalah daerah yang penurunan inflasinya paling tajam, dan untuk tahun berjalan kita juga akan melakukan hal yang sama," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir.

Inflasi Indonesia tertinggi terakhir terjadi pada 2014. Di mana saat itu, inflasi di tanah air menyentuh level 8,36% (yoy).

Inflasi tertinggi sepanjang 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%.

Baca: Negara Genting! Jokowi Mulai Ketar-Ketir Terima Kabar IMF

Kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi mengalami inflasi 5,91% dengan andil 0,37%; kelompok makanan, minuman, dan tembakau 5,83% dengan andil 1,51%; serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman/restoran 4,49% dengan andil 0,4%.

Adapun kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,36% dengan andil 0,02%.

Dari 90 kota yang disurvei BPS, Kotabaru mencatat inflasi tertinggi, yakni sebesar 8,65% dan Sorong mencatat inflasi terendah 3,26% pada tahun lalu.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ternyata Pernah Dapat 'Sangu' Rp10 M Dari Menkeu!