Program Lumbung Pangan RI Dianggap Gagal, Mentan Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo menanggapi soal kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikritisi oleh Komisi IV DPR RI, termasuk program Food Estate. DPR anggap program food estate kurang memberikan hasil yang besar bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Food Estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Syahrul mengungkapkan, untuk melihat hasil program tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar. Sebab, di sektor pertanian ada kendala atau faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi tani.

"Bukan seperti membalik tangan. Berhadapan dengan lahan, berhadapan dengan hama, berhadapan cuaca, berhadapan dengan orang. Butuh kesabaran untuk mengurusnya," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/1).

Kementan sedang menggarap lahan-lahan luas yang produktif untuk dikembangkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan. "Kuta punya lahan baru kurang lebih 62 ribu ha. Satu Monas hanya berapa ratus berapa puluh. Kemarin yang 47 ribu hasilnya di atas 4 ton. Butuh lahan yang lebih banyak," sebutnya.

Selain itu, terkait program Food Estate, Syahrul juga meminta untuk tidak membandingkan hasil antar lahan di masing-masing daerah. Pasalnya, lahan di Pulau Jawa sudah sangat sempit dan membutuhkan lahan di daerah lain yang lebih luas.

"Kedepan, lahan-lahan kita di Papua itu sangat produktif dan membutuhkan tahapan. Kita perbaiki sekarang ini," ucapnya.

Syahrul menambahkan, untuk program ini pihaknya sangat optimistis dapat memajukan sektor pertanian dan dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Kita harus optimistis kan nggak ada data yang turun," pungkasnya.

Sementara, terkait soal data, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga menyebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya beberapa permasalahan menyangkut kegiatan dan program Kementan. Salah satu yang paling disorotinya ialah program Food Estate yang menurutnya tidak dapat mencapai target atau gagal, di beberapa lokasi. Bahkan, di sana ditemukan banyak data palsu dan pihaknya sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Food Estate.

Namun, Syahrul merespons, terkait ketidakakuratan data, Ia meminta untuk bertanya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki wewenang terkait hal itu.

"Tanya BPS. (Data palsu) nggak tatu," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Garap Puluhan Ribu Hektare, Ini Dia Update Lumbung Pangan RI