Yusril Dukung Perpu Cipta Kerja Jokowi, Ini Alasannya...

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang sempat menuai kritik. Menurutnya, penerbitan perpu ini tidak menyalahi aturan.

"Kalau perpu kan presiden yang ambil inisiatif, jadi ihwal kegentingan memaksa tiga poin yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sebenarnya tidak ada yang bertentangan dikeluarkan perpu itu," kata Yusril usai Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Tentunya nantinya beleid itu akan diuji oleh DPR RI untuk kemudian diterima atau tidak. Sehingga masih ada ruang pembahasan. Meski dia berpendapat penerbitan perpu itu tidak salah.

"Kalau ada yang tidak setuju DPR bisa menolak itu, kalau ada rakyat tidak setuju isi perpu misalnya nanti dia bisa mengujinya ke MK," ujar Yusril.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan alasan penerbitan perpu ini untuk mengisi kekosongan hukum hingga antisipasi ancaman global.

Pada November 2021 lalu, MK juga menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga harus diperbaiki pemerintah dalam kurun waktu dua tahun. Namun MK tidak membatalkan isi dari UU itu.

Yusril juga mengamini pentingnya penerbitan perpu ini bertujuan menghadapi gejolak ekonomi tahun 2023. Dia mencontohkan ketika krisis tahun 1997 - 1998, pemerintah waktu itu tidak siap menghadapi.

"Sehingga yang terjadi bahwa benar-benar krisis keuangan dan itu menimpa beberapa negara ASEAN dan kita dalam keadaan panik dan IMF datang," kata mantan Menteri Kehakiman tersebut.

"Jadi perppu dikeluarkan untuk mengantisipasi keadaan itu," tambahnya.