Geger Joe Biden Tersandung Skandal Hukum, Hadapi Penyelidikan

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah skandal kembali mewarnai pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Kali ini, ia disebut menggunakan FBI sebagai senjata untuk melawan rival politiknya dari Partai Republik, Donald Trump.

Partai Republik yang mengendalikan Dewan Perwakilan AS memberikan suara pada Selasa (10/1/2023) untuk meluncurkan penyelidikan atas tuduhan itu. Mereka berjanji akan menggunakan posisi mayoritas baru mereka untuk melawan Departemen Kehakiman, FBI, dan agen federal lainnya yang menyelidiki Trump dan para pendukungnya terkait serangan ke Capitol pada 6 Januari 2021.

Pemungutan suara ini nantinya bertujuan untuk membentuk 'Subkomite Pilihan untuk Persenjataan Pemerintah Federal' yang nantinya akan meluncurkan penyelidikan luas terhadap pemerintahan Biden, yang diusung dan didukung Partai Demokrat.

Baca: Ramalan 'Merinding' 2023 dari Nostradamus sampai Baba Vanga

Partai Republik juga akan menyelidiki klaim bahwa pemerintahan Biden telah menekan perusahaan teknologi besar untuk menyensor pandangan yang bertentangan dengan kebijakan Gedung Putih.

"Kita harus mulai bekerja sekarang. Kita harus mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi federal yang tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab," kata salah satu anggota DPR dari Partai Republik, James Comer, dikutip Reuters.

Sebelumnya, rumah Trump di Mar-a-Lago Trump digeledah FBI pada bulan Agustus lalu untuk mencari bukti-bukti terkait serangan Capitol. Trump sendiri menanggapi penggeledahan itu sebagai 'perburuan penyihir'.

Baca: Perang Makin 'Gila', Rusia Sebut Kini Perangi NATO

Dengan adanya langkah ini, Partai Demokrat pun menyuarakan kekhawatiran besarnya. Pasalnya, penyelidikan kasus kriminal yang sedang berlangsung umumnya berada di luar pengawasan kongres.

Apalagi, sejumlah pakar hukum mengatakan lembaga penegak hukum federal hampir pasti akan menolak setiap upaya komite kongres untuk mendapatkan dokumen terkait penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Ini adalah pelanggaran pemisahan kekuasaan, dan itu juga sangat berbahaya," kata salah satu anggota kehakiman dari Partai Demokrat, Jerrold Nadler.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terjerat Skandal Dokumen Rahasia AS, Joe Biden Buka Suara