Kisah Depo Plumpang Pertamina: Oil Boom Sampai Full Pemukiman
Jakarta, CNBC Indonesia - Terminal atau Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta Utara, milik PT Pertamina (Persero) pada Jumat (03/03/2023) pukul 20.20 WIB mengalami insiden kebakaran. Insiden ini sampai menelan korban jiwa. Sekitar 19 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat insiden kebakaran ini, berdasarkan data tercatat di Koramil 01 Koja, Jakarta Utara, Senin (06/03/2023).
Akibat insiden ini, polemik seputar keberadaan depo BBM pun menjadi perbincangan publik. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan dua opsi untuk solusi jangka panjang agar kejadian ini tak terulang lagi. Dua opsi tersebut yaitu relokasi warga di sekitar Depo BBM Pertamina Plumpang atau memindahkan depo BBM ke lokasi lain.
"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi," kata Jokowi saat kunjungannya ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
Kemarin, Senin (06/03/2023), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat untuk memindahkan Depo BBM Plumpang ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Kabarnya, depo BBM Pertamina ini akan dipindahkan ke Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
"Lalu, kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (Depo Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo," ucap Erick usai melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin (06/03/2023).
Sebelum mengomentari lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah, baiknya kita menelusuri terlebih dahulu terkait asal mula pembangunan Terminal BBM di Plumpang, Jakarta Utara ini.
Hitung mundur ke tahun 1970-an, pendirian depo ini tidak terlepas dari situasi oil boom alias lonjakan harga minyak dunia yang membuat Pertamina mendapat "durian runtuh".
Oil Boom adalah terminologi untuk menyebut besarnya perdagangan minyak suatu negara - salah satunya akibat lonjakan harga minyak dunia - yang membuat negara menjadi untung besar. Dan Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1970-an.
Kala itu, harga minyak melonjak drastis akibat negara Arab melakukan boikot terhadap pasar global. Akibatnya, Indonesia yang kala itu tercatat sebagai net eksportir minyak tiba-tiba mendapatkan permintaan minyak dalam jumlah besar, sehingga membuat pemerintah mendapat rezeki besar.
Rezeki ini kemudian dijadikan sebagai modal pembangunan. Pertamina sendiri pada saat itu turut berkontribusi membantu negara dalam melahirkan industri berat, salah satunya BUMN di industri baja, PT Krakatau Steel. Tak hanya itu, menurut catatan Rhenald Kasali dalam 'Pertamina on the Move', Pertamina juga mulai memperluas asetnya.
Pendirian aset baru tersebut untuk menggantikan aset warisan Belanda. Salah satu aset baru tersebut adalah Depo BBM Plumpang.
Depo BBM tersebut dibangun pada 1971 dan beroperasi pada 1974. Bangunan berdiri di Kawasan Plumpang yang saat itu masih didominasi rawa-rawa. Jadi, tidak ada yang menghalangi langkah Pertamina untuk membangun depo BBM di daerah ini.
Barulah ketika Jakarta semakin padat dan masyarakat mulai berdatangan, lahan-lahan kosong pun dibabat untuk tempat tinggal. Ini terjadi sejak akhir tahun 1980-an. Firman Lubis dalam 'Jakarta 1970-an' (2018) menyebut, pada era 1980-an itu mulai banyak pohon karet dan rawa-rawa disulap menjadi permukiman, seperti di kawasan Kebayoran, Pondok Indah, termasuk juga kawasan Plumpang, Jakarta Utara.
Di Plumpang, warga perlahan tinggal di sekitar depo secara ilegal. Awalnya, tak ada masalah dengan pemukiman di sana. Namun belakangan, makin ramai warga yang berdatangan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pemukiman. Bahkan, warga setempat justru menyalahkan keberadaan depo yang dinilai tidak cocok dibangun di sana. Ini menjadi suatu keanehan, sebab depo sudah ada sebelum warga berdatangan dan membangun hunian tempat tinggal.
Salah satu masalah tersebut yang tercatat dalam sejarah adalah banjir. Mengutip Restu Gunawan dalam 'Gagalnya Sistem Kanal' (2010), pada 1980-an depo tersebut pernah dilanda banjir hingga membuat wilayah Jakarta kekurangan pasokan bahan bakar minyak.
Namun, masalah ini tak lagi jadi soal karena banjir hanya sesaat. Sejak itu, permasalahan yang selalu muncul adalah persoalan legalitas tempat tinggal warga. Namun, ada pula masalah seperti kebakaran yang sempat terjadi pada 2009.
Mengutip CNN Indonesia, warga di sana secara hukum pada mulanya dinyatakan ilegal. Mereka tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah bertahun-tahun, mereka baru mendapatkan legitimasi pencatatan sipil dari negara usai Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mengutip detikcom, pada 2012 saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga setempat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selanjutnya, di era Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Anies Baswedan, Pemprov DKI menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membantu pengurusan layanan umum bagi warga yang sudah tercatat kependudukannya berdasar KTP yang diterbitkan era Jokowi. IMB tersebut adalah IMB kawasan yang mencakup enam RW di tiga kelurahan.
Usai kasus kebakaran depo BBM pada Jumat lalu, "rebutan" lahan antara depo dan warga mencapai akhir. Pemerintah melalui Menteri BUMN akhirnya resmi menyatakan akan memindahkan depo yang telah berdiri hampir 50 tahun itu ke tempat lain, yakni tanah milik Pelindo, di daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
(mfa/mfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Tetapkan Buffer Zone di Depo BBM Pertamina Plumpang
