Sri Mulyani: 2023 Adalah Ujian & UU PPSK Jadi 'Penyelamat' RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan menjadi penyelamat sektor keuangan Indonesia pada 2023.

"Untuk 2023, penekanan untuk integritas akuntabilitas dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan UU PPSK yang sudah ditetapkan," jelas Sri Mulyani dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023, Senin (2/1/2023).

Setelah melewati tahun yang brutal pada 2022, Sri Mulyani berharap, lewat UU PPSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan melaksanakan tugasnya secara hati-hati dan bijaksana.

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan dapat menjalankan secara konsisten dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel, dan dipercaya.

"Ini adalah tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas untuk menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia," tutur Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Ungkap 'Simbol Rahasia' Kehadiran Jokowi di BEI

Tahun 2023 disebut Sri Mulyani sebagai tahun ujian. Pemerintah dan otoritas harus berjibaku dalam menghadapi inflasi global, mencegah resesi, dan meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Lewat UU PPSK, yang terpenting adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas. Sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan terutama infrastruktur juga perlu ditingkatkan.

Selain itu, Sri Mulyani juga berharap daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan, dan juga sektor keuangan dan peningkatan instrumen, serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen.

"Dengan adanya harapan yang begitu besar kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan," jelas Sri Mulyani.

"Penerapan prinsip aktivitas, risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani lagi.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Catat! Ini Alasan Politisi Gak Boleh Jadi Petinggi BI